Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PJ Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bergerak cepat melakukan audiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo di Jakarta, Senin (24/6). Pertemuan ini guna membahas kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Sumatra Utara dan Aceh.
Fatoni menyampaikan pada prinsipnya persiapan pelaksanaan PON 2024 Sumut-Aceh sudah baik. Namun masih diperlukan percepatan dikarenakan masih ada beberapa venue cabang olahraga (cabor) yang perlu dipindahkan.
"Pada prinsipnya kesiapan PON di Sumatera Utara sudah berproses hanya perlu percepatan dan ada venue yang perlu dipindahkan karena belum siap digunakan," ucap Fatoni.
Baca juga : Menpora Tegaskan PON 2024 Tetap Digelar di Aceh dan Sumut
Oleh sebab itu, pada Kamis (27/6), Fatoni akan mengadakan dan memimpin langsung Rapat bersama PB PON Sumatra Utara juga Kemenpora guna memberikan arahan sekaligus membahas persiapan pelaksanaan PON XXI Sumut-Aceh.
"Nanti pada hari Kamis (27/6) saya akan pimpin langsung Rapat dengan PB PON Sumatera Utara bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Fatoni.
Sementara Menpora, menyampaikan bahwa Fatoni telah terlibat sejak awal dalam kesiapan pelaksanaan PON 2024 Sumut-Aceh. Hal ini karena Fatoni juga menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementeruan Dalan Negeri (Kemendagri) yang bersama-sama mencari solusi permasalahan penyelenggaraan PON.
Baca juga : Sarana Jaya dan KONI DKI Jakarta Teken MoU Dukung Atlet di PON 2024
"Pak Fatoni sejak awal sudah ikut terlibat dalam pembahasan kesiapan PON di Sumut dan Aceh, khususnya terkait penganggaran," kata Menpora.
Secara terpisah, Mendagri percaya bahwa Agus Fatoni mampu mempercepat persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Sumatra Utara pada September mendatang.
"Kita dorong Pak Fatoni ini adalah Dirjen Keuda di Kemendagri dan ini sudah pernah dua kali jadi Pj itu di Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan," kata Mendagri usai pelantikan Pj Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Senin (24/6/2024).
"Sehingga kemampuan lapangan ini beliau paham, kemampuan administrasi keuangan juga mengerti. Sehingga bisa dengan cepat menyelesaikan masalah masalah yang berkaitan dengan keuangan untuk persiapan PON," sambungnya. (Z-6)
Perjanjian Helsinki dan UU Nomor 24 Tahun 1956, tak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan sengketa kepemilikan atas empat pulau yang sedang diperebutkan Aceh dan Sumut
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
KETUA Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh, TA Khalid, mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera mengembalikan empat pulau
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Secara sosiologis, situasi ini berisiko menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Garis budaya dan historis jauh lebih penting dari garis administratif dan geografis. Secara ekonomi juga sama-sama milik NKRI,”
Yusril mengajak berbagai pihak, termasuk politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved