Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI akan memanggil beberapa pihak untuk mengurai persoalan tunggakan honor dan bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC).
Adapun tunggakan honor yang belum dibayarkan yakni Rp12 miliar untuk sekitar 240 orang panitia periode kerja Januari hingga Agustus 2016. Selain itu, ada bonus yang dijanjikan pemerintah untuk 700 panitia senilai dua kali gaji juga belum dibayarkan.
Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menjadi Pengguna Anggaran diminta untuk bertanggung jawab dan mencari solusi secepatnya agar masalah yang sudah diderita Panpel Asian Games 2018 sejak empat tahun lalu bisa tuntas.
“Rasanya ketika ada identitas panitia, ada wujud kerjanya di event negara tidak diabayarkan miris. Tentu kami akan mendorong ini bisa selesai,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018, Kamis (9/7).
Selain akan memanggil Menpora Zainudin Amali, Komisi X juga akan memanggil Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengurai persoalan tersebut.
Baca juga : Meski Negatif Covid-19, Jokic tidak Bisa Membela Nuggets
Persoalan ini muncul saat adanya review dari BPKP pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal. Pertama, tidak adanya dasar kebijakan pembayaran honorarium yang ditetapkan Ketua Panitia Pelaksana INASGOC. Kedua, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel.
Review BPKP itu hanya mempertimbangkan akan membayar penuh gaji tiga departemen saja, yakni General Affairs, Finance, dan Procurement. Padahal tiga departemen tersebut merupakan departemen pendukung.
Sementara, tujuh departemen yang terlibat secara teknis yakni Departemen Transportation, Accommodation, Catering, Accreditation, Media PR, Promotion, Games Look & Socialization, dan Arrival Departure justru tidak dibayarkan.
“Tujuh departemen yang direview BPKP tidak dicantumnya besaran gajinya, alias hanya Rp0. Padahal mereka bekerja keras dalam menyiapkan enam kegiatan besar persiapan Asian Games 2018 di tahun 2016 tersebut. Hal ini jelas melukai profesionalisme panpel INASGOC,” kata Johanna Ambar, juru bicara IKAPAN AG 2018 yang di tahun 2016 bertugas di Direktorat Akomodasi Asian Games 2018. (OL-7)
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, mengatakan total kerugian yang dialami mencapai Rp8,9 miliar.
Kemenpora berkomitmen membayar honor Panpel Asian Games 2018 yang nilainya mencapai Rp12 miliar lebih.
Alasan lainnya penggunaan peralatan itu ialah karena saat ini sulit untuk melakukan impor peralatan akibat merebaknya virus korona Covid-19 di lebih dari 80 negara di dunia.
Elnusa mempersembahkan berbagai turnamen olahraga bertajuk olimpiade atau Elnusa Olympic (EN-Lympic). Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan ialah bridge.
PERAIH medali emas Asian Games 2018, Puji Lestari, memiliki misi memopulerkan olahraga panjat dinding di Indonesia.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved