Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI X DPR RI akan memanggil beberapa pihak untuk mengurai persoalan tunggakan honor dan bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC).
Adapun tunggakan honor yang belum dibayarkan yakni Rp12 miliar untuk sekitar 240 orang panitia periode kerja Januari hingga Agustus 2016. Selain itu, ada bonus yang dijanjikan pemerintah untuk 700 panitia senilai dua kali gaji juga belum dibayarkan.
Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menjadi Pengguna Anggaran diminta untuk bertanggung jawab dan mencari solusi secepatnya agar masalah yang sudah diderita Panpel Asian Games 2018 sejak empat tahun lalu bisa tuntas.
“Rasanya ketika ada identitas panitia, ada wujud kerjanya di event negara tidak diabayarkan miris. Tentu kami akan mendorong ini bisa selesai,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018, Kamis (9/7).
Selain akan memanggil Menpora Zainudin Amali, Komisi X juga akan memanggil Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengurai persoalan tersebut.
Baca juga : Meski Negatif Covid-19, Jokic tidak Bisa Membela Nuggets
Persoalan ini muncul saat adanya review dari BPKP pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal. Pertama, tidak adanya dasar kebijakan pembayaran honorarium yang ditetapkan Ketua Panitia Pelaksana INASGOC. Kedua, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel.
Review BPKP itu hanya mempertimbangkan akan membayar penuh gaji tiga departemen saja, yakni General Affairs, Finance, dan Procurement. Padahal tiga departemen tersebut merupakan departemen pendukung.
Sementara, tujuh departemen yang terlibat secara teknis yakni Departemen Transportation, Accommodation, Catering, Accreditation, Media PR, Promotion, Games Look & Socialization, dan Arrival Departure justru tidak dibayarkan.
“Tujuh departemen yang direview BPKP tidak dicantumnya besaran gajinya, alias hanya Rp0. Padahal mereka bekerja keras dalam menyiapkan enam kegiatan besar persiapan Asian Games 2018 di tahun 2016 tersebut. Hal ini jelas melukai profesionalisme panpel INASGOC,” kata Johanna Ambar, juru bicara IKAPAN AG 2018 yang di tahun 2016 bertugas di Direktorat Akomodasi Asian Games 2018. (OL-7)
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, mengatakan total kerugian yang dialami mencapai Rp8,9 miliar.
Kemenpora berkomitmen membayar honor Panpel Asian Games 2018 yang nilainya mencapai Rp12 miliar lebih.
Alasan lainnya penggunaan peralatan itu ialah karena saat ini sulit untuk melakukan impor peralatan akibat merebaknya virus korona Covid-19 di lebih dari 80 negara di dunia.
Elnusa mempersembahkan berbagai turnamen olahraga bertajuk olimpiade atau Elnusa Olympic (EN-Lympic). Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan ialah bridge.
PERAIH medali emas Asian Games 2018, Puji Lestari, memiliki misi memopulerkan olahraga panjat dinding di Indonesia.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved