Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
ANGGOTA Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Jamal mengusulkan agar penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua ditunda. Menurutnya, jika PON dipaksakan untuk digelar, para atlet tidak bisa maksimal untuk bertanding
“Dalam kondisi seperti ini, saya mengusulkan agar PON ditunda. Ini kan musibah yang memang tidak diharapkan. Tentunya keselamatan atlet perlu diperhatikan,” kata Illiza kepada Media Indonesia, Rabu (8/4).
Illiza menambakan, sudah ada pembahasan di internal Komisi X terkait PON Papua. Mayoritas anggota sepakat agar PON ditunda.
Usulan itu nantinya akan disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pekan depan.
Pemerintah diminta untuk segera memutuskan terkait penyelenggaraan PON demi memberikan kepastian kepada atlet.
Baca juga :Imbas Covid-19, Pengerjaan Venue PON Papua Terancam Molor
“Saat ini persiapan atlet di daerah juga terganggu. Tentu untuk mencapai target prestasi perlu ada persiapan yang detil dan program yang matang,” kata Illiza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (Perpani).
Dengan adanya penundaan PON, fokus pemerintah, atlet dan induk cabang olahraga bisa fokus dalan melawan pandemi covid-19.
Selain itu, kata dia, penundaan PON juga diharapkan bisa jadi jalan agar Papua sebagai tuan rumah untuk memaksimalkan persiapan pesta olaharaga terbesar tanah air itu. Dari hasil kunjungannya beberapa waktu lalu, dia menilai ada beberapa venue masih jauh dari target untuk diselesaikan.
“Ini kan event besar tanah air, ajang bergengsi untuk para atlet. Jadi Papua bisa lebih maksimal jika PON ini ditunda,” jelasnya. (OL-7)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved