Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, meminta pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi bersinergi untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasioanal (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua.
"Dari hasil rapat gabungan antara pemerintah dengan Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi X, kami menyimpulkan DPR RI berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan PON ke-20 dan Peparnas ke-16 di Provinsi Papua. Yang meliputi sukses administrasi, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2).
Guna mensukseskan pesta olahraga tersebut, DPR meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan persiapan.
Baca juga: Arena PON Papua Ditarget Rampung Juli 2020
"DPR mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bekerja keras mensukseskan PON ke-XX dan Peparnas ke-16, khususnya dalam hal keamanan, percepatan penyelesaian pembangunan venue dan ketersediaan akomodasi," ucap Puan.
Dia juga mendukung BIN, TNI dan Polri untuk menjaga keamanan di Provinsi Papua selama penyelenggaraan PON dan Peparnas. "Ketiga, DPR RI mendukung langkah yang dilakukan Kepala BIN dan TNI-Polri untuk menjamin keamanan di Provinsi Papua. Khususnya di kabupaten atau kota yang menjadi penyelenggara PON dan Peparnas pada tahun ini," paparnya.
PON dan Pepernas yang direncanakan berlangsung 20 Oktober-2 November merupakan langkah strategis menjaga NKRI melalui olahraga. "Kami berkomitmen bahwa sukses PON dan Peparnas di Papua menjadi salah satu yang strategis, dalam menjaga NKRI. Ini bukan sekadar sukses prestasi olahraga, tapi penyatuan atau penyeimbang antara wilayah barat dan timur," tukasnya.(OL-11)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved