Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, meminta pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi bersinergi untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasioanal (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua.
"Dari hasil rapat gabungan antara pemerintah dengan Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi X, kami menyimpulkan DPR RI berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan PON ke-20 dan Peparnas ke-16 di Provinsi Papua. Yang meliputi sukses administrasi, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2).
Guna mensukseskan pesta olahraga tersebut, DPR meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan persiapan.
Baca juga: Arena PON Papua Ditarget Rampung Juli 2020
"DPR mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bekerja keras mensukseskan PON ke-XX dan Peparnas ke-16, khususnya dalam hal keamanan, percepatan penyelesaian pembangunan venue dan ketersediaan akomodasi," ucap Puan.
Dia juga mendukung BIN, TNI dan Polri untuk menjaga keamanan di Provinsi Papua selama penyelenggaraan PON dan Peparnas. "Ketiga, DPR RI mendukung langkah yang dilakukan Kepala BIN dan TNI-Polri untuk menjamin keamanan di Provinsi Papua. Khususnya di kabupaten atau kota yang menjadi penyelenggara PON dan Peparnas pada tahun ini," paparnya.
PON dan Pepernas yang direncanakan berlangsung 20 Oktober-2 November merupakan langkah strategis menjaga NKRI melalui olahraga. "Kami berkomitmen bahwa sukses PON dan Peparnas di Papua menjadi salah satu yang strategis, dalam menjaga NKRI. Ini bukan sekadar sukses prestasi olahraga, tapi penyatuan atau penyeimbang antara wilayah barat dan timur," tukasnya.(OL-11)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved