Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, meminta pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi bersinergi untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasioanal (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua.
"Dari hasil rapat gabungan antara pemerintah dengan Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi X, kami menyimpulkan DPR RI berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan PON ke-20 dan Peparnas ke-16 di Provinsi Papua. Yang meliputi sukses administrasi, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2).
Guna mensukseskan pesta olahraga tersebut, DPR meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan persiapan.
Baca juga: Arena PON Papua Ditarget Rampung Juli 2020
"DPR mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bekerja keras mensukseskan PON ke-XX dan Peparnas ke-16, khususnya dalam hal keamanan, percepatan penyelesaian pembangunan venue dan ketersediaan akomodasi," ucap Puan.
Dia juga mendukung BIN, TNI dan Polri untuk menjaga keamanan di Provinsi Papua selama penyelenggaraan PON dan Peparnas. "Ketiga, DPR RI mendukung langkah yang dilakukan Kepala BIN dan TNI-Polri untuk menjamin keamanan di Provinsi Papua. Khususnya di kabupaten atau kota yang menjadi penyelenggara PON dan Peparnas pada tahun ini," paparnya.
PON dan Pepernas yang direncanakan berlangsung 20 Oktober-2 November merupakan langkah strategis menjaga NKRI melalui olahraga. "Kami berkomitmen bahwa sukses PON dan Peparnas di Papua menjadi salah satu yang strategis, dalam menjaga NKRI. Ini bukan sekadar sukses prestasi olahraga, tapi penyatuan atau penyeimbang antara wilayah barat dan timur," tukasnya.(OL-11)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved