Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
KOPERASI Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, kini membangun sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Langkah ini dilakukan sebagai sebuah ikhtiar untuk meringankan serta memudahkan nelayan kecil dan nelayan tradisional,
Pompa pelayanan nelayan pencari ikan di Samudra Hindia itu didirikan di kawasan pesisir pantai Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. SPBUN tersebut merupakan bagian dari Program Solar Untuk Koperasi (SOLUSI) yang diperoleh KNTI Kabupaten Aceh Selatan melalui unit usaha koperasinya.
Dengan adanya fasilitas pendukung ini diharapkan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat kelas bawah bisa dilakukan secara adil, terjangkau, dan tepat sasaran. Pebangunan fisik SPBUN itu telah rampung, kini tinggal saja menunggu izin layak operasional dari Pertamina Marketing Operation Region MOR I Medan, Sumatra Utara.
Ketua Dewan Pakar Wilayah (DPW) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Aceh Prof Muttaqin Masur yang melakukan kunjungan pada Kamis (29/1) lalu ke pompa pengisian BBM nelayan itu, kepada Media Indonesia, Sabtu (31/1) mengatakan, fasilitas tersebut merupakan dambaan para nelayan setempat. Mereka nelayan tradisional mengandalkan perahu kecilnya untuk mencari nafkah keluarga dan biaya pendidikan putra-putrinya.
Para nelayan kelas kapal kayu itu, belakangan terkadang cukup sulit untuk memperoleh nahan bakar. Bahkan saat BBM tidak stabil pasokan, nelayan kelompok masyarakat paling sering menuai risiko kelangkaan minyak.
"Padahal kebutuhan mereka paling kecil dan jika pun dikasih banyak (kuota BBM), tidak ada uang untuk membeli. Ironisnya lagi, di saat tidak ada BBM, nelayan itu tidak bisa berlayar dan berisiko tidak ada nafkah hidup untuk keluarga. Lalu terkadang sampai anaknya tidak bisa bersekolah," tutur Guru Besar dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh itu.
Dikatakannya, sangat bagus dan tepat pembangunan SPBUN tersebut. Apalagi sangat strategis bagi penguatan ekonomi nelayan.
Bahkan kehadiran SPBUN tidak hanya memudahkan nelayan dalam memperoleh BBM. Tetapi juga membantu pemerintah, khususnya Pertamina, dalam memastikan penyaluran BBM subsidi yang benar-benar tepat sasaran.
“Apa yang dilakukan Koperasi KNTI Aceh Selatan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ekonomi rakyat, kemandirian sektor pangan dan kelautan, serta keberpihakan nyata kepada nelayan kecil dan tradisional,” tutur Dosen Hukum Adat USK kelahiran Meunasah Meulieng, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya tersebut.
Ia menegaskan bahwa nelayan merupakan bagian penting dari agenda besar pembangunan nasional, sehingga akses terhadap sarana produksi seperti BBM harus dijamin negara.
“Nelayan tidak boleh dipersulit dalam mengakses BBM. SPBUN ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah nelayan, sekaligus instrumen penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan laut dan keadilan ekonomi sebagaimana ditekankan dalam Asta Cita,” jelasnya.
Muttaqin juga berharap agar SPBUN secepatnya beroperasi, mengingat nelayan di wilayah Aceh Selatan yang sedang berhadapan menjelang memasuki musim timur (musim angin timur). Dalam periode tersebut, intensitas aktivitas melaut cenderung meningkat karena hasil tangkapan ikan di musim itu sering melimpah.
Adapun Ketua DPW KNTI Provinsi Aceh, Azwar Anas, menekankan pentingnya percepatan penerbitan izin layak operasional oleh pihak Pertamina, mengingat seluruh aspek fisik bangunan telah selesai.
“Persoalan BBM adalah masalah krusial bagi keberlangsungan aktivitas nelayan. Jika nelayan kesulitan mendapatkan BBM, maka aktivitas melaut akan terganggu dan berdampak langsung pada pendapatan serta kesejahteraan keluarga nelayannelayan," kata Azawad Anas.
Kunjungan ini turut didampingi oleh pengurus Koperasi KNTI Aceh Selatan, Jeri Rahmat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW KNTI Aceh Azwar Anas, Ketua Bidang Pelestarian KNTI Aceh Marzuki, serta Muazzin, Safrina, dan Irvatul Maida Putri, Nirwana, Cut Putri dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) yang tengah melakukan riset nelayan tradisional dan kecil di Kabupaten Aceh Selatan. (MR/E-4)
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
PENGEMBANGAN sektor energi di wilayah pesisir Jawa Timur harus memiliki roadmap (peta jalan) yang terencana baik dengan mengakomodasi kepentingan dan kebermanfaatannya bagi nelayan.
Harga ikan di Pasar Tradisional Naikoten 1 dan Pasar Ikan Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan signifikan akibat cuaca buruk.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
Rangkaian kegiatan HUT ke-16 KNTI yang dilaksanakan di Pemalang ini diawali dengan Konsolidasi Koperasi yang diikuti oleh Pengurus Koperasi KNTI.
MK menyebut pengusahaan perairan pesisir (HP-3) bertentangan dengan UUD 1945.
KETIKA membaca salah satu koran nasional, mata penulis mengarah pada sebuah iklan tentang Selamat Hari Guru Nasional 2024. Iklan itu dari salah seorang kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved