Badan Geologi Kementerian ESDM Sebut Longsor Susulan di Cisarua Berpotensi Terjadi jika Hujan Turun dengan Intensitas Tinggi

BADAN Geologi dari Kementerian ESDM mengungkapkan gerakan tanah yang terjadi di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terjadi karena adanya kombinasi kondisi geologi alamiah dan curah hujan tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan longsor susulan jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. 

Seperti yang dikatakan Plt Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria bahwa wilayah terdampak tersusun atas batuan gunungapi tua yang telah mengalami pelapukan lanjut hingga menyebabkan daya ikat tanah melemah, terutama pada lereng dengan kemiringan sedang hingga curam yang banyak dijumpai di kawasan tersebut. Berdasarkan kajian teknis, infiltrasi air hujan ke dalam lapisan tanah pelapukan meningkatkan tekanan air pori dan menurunkan kekuatan geser material lereng. 

“Ketika gaya pendorong melampaui gaya penahan, pergerakan massa tanah tidak terhindarkan dan memicu longsoran berskala luas. Curah hujan tinggi yang terjadi sebelum dan saat kejadian menjadi faktor pemicu utama. Air hujan mempercepat proses kegagalan lereng yang sebelumnya sudah berada dalam kondisi kritis,” terangnya.

Baca juga : KDM Sebut Lahan Bekas Longsor Cisarua Bandung Barat akan Dijadikan Hutan

Data sementara mencatat sebanyak 114 jiwa terdampak dalam peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, 21 orang berhasil diselamatkan, enam orang dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pencarian. Gerakan tanah juga menyebabkan kerusakan lahan, permukiman, serta mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kejadian. 

Menurut Lana, Badan Geologi juga menyoroti peran struktur geologi berupa sesar dan rekahan yang berkembang di wilayah Bandung Barat. Struktur tersebut meningkatkan permeabilitas batuan sehingga air lebih mudah meresap ke dalam lereng dan memperbesar potensi terbentuknya bidang gelincir. Sebagai langkah mitigasi, masyarakat yang bermukim di sekitar lereng curam dan sempadan alur sungai diimbau segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman. 

Aparat daerah diminta memasang rambu rawan longsor serta meningkatkan sosialisasi mengenai tanda-tanda awal gerakan tanah. "Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Masyarakat diminta mematuhi arahan pemerintah daerah dan BPBD setempat, terutama selama musim hujan masih berlangsung,” terangnya.

Baca juga : K9 TNI-Polri Dikerahkan Bantu Pencarian Korban Longsor Cisarua

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono membeberkan rangkaian bencana alam yang terjadi sejak awal tahun, mulai dari banjir hingga longsor tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan dan tata ruang yang tidak terkendali. Banjir terjadi hampir di semua wilayah, seperti Bekasi, Karawang, Bandung, hingga daerah lainnya. Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan fungsi hutan dan lahan pertanian menjadi fungsi lain.

“Secara geografis Jabar merupakan wilayah dengan kontur pegunungan dan aktivitas vulkanik tinggi, serta memiliki tingkat curah hujan yang besar. Kondisi itu menjadikan Jabar subur. Namun, sekaligus rentan terhadap pergerakan tanah jika tata ruang tidak dijaga dengan ketat. Ini harus menjadi komitmen bersama ke depan. Kebijakan lingkungan tidak boleh hanya bagus di atas kertas, tapi harus dijalankan secara tegas,” ucapnya.

Secara khusus, Ono menyoroti kondisi wilayah DAS Citarum, termasuk kawasan Bandung Barat dan Lembang, yang sejak puluhan tahun lalu sebenarnya telah menjadi fokus penanganan pemerintah. Namun dalam praktiknya, berbagai regulasi dinilai belum berjalan optimal. Faktanya, di hulu Citarum, bahkan di titik nol, kawasan hutan sudah berubah menjadi kebun sayuran. Di Lembang, selain kebun sayuran, banyak vila dan objek wisata yang berdiri di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.

“Tragedi longsor di Desa Pasirlangu harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk bertindak tegas menertibkan bangunan dan pemanfaatan lahan yang melanggar aturan, demi mencegah jatuhnya korban lebih banyak di masa mendatang. "Intinya pemerintah sudah harus bertindak tegas dengan menertibkan bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat menyebabkan bencana terulang,” tandasnya. (H-2)