Kabupaten Bandung Raih Peringkat 1 MCP KPK di Jawa Barat

Pemerintah Kabupaten Bandung sukses mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan tingkat integritas tinggi di level nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna, Kabupaten Bandung berhasil menduduki peringkat ke-1 di Jawa Barat dan peringkat ke-4 nasional dalam capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dengan skor impresif sebesar 94%.

Selain itu, Kabupaten Bandung juga mempertahankan predikat zero corruption berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rapat internal bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat, Jumat (19/12), Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa capaian ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijaga keberlanjutannya.

Baca juga : Prabowo: Pemerintahan Bersih Jika Kualitas Hidup Pejabat Terjamin

"Prestasi ini adalah hasil kerja keras kolektif. Kita harus terus menjaga ini agar jangan sampai ada celah sedikit pun untuk praktik korupsi. Kabupaten Bandung harus tetap menjadi role model dalam hal integritas dan transparansi pemerintahan," tegas Dadang.

Meski di akhir tahun anggaran ini terdapat tantangan pada sisi pendapatan daerah, Bupati tetap optimistis kinerja keuangan daerah akan tetap stabil. Fokus utama saat ini adalah memastikan Kabupaten Bandung mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.

Dadang mengingatkan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus tetap tegak lurus pada visi-misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa dedikasi tinggi dan integritas adalah harga mati dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Saya ingatkan kepada seluruh jajaran, tantangan memang ada, namun kerja keras dan integritas akan memastikan visi pembangunan kita tercapai. Mari bekerja dengan dedikasi tinggi dan selalu berikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.

Dengan capaian MCP yang melampaui rata-rata nasional tersebut, Kabupaten Bandung diharapkan dapat terus menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu mendorong percepatan ekonomi lokal secara inklusif. (BY/P-5)