12 Penambang Emas Ilegal di Tanjung Puting Ditangkap

Operasi gabungan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, dan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah berhasil menangkap 12 pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) di dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Para pelaku menggunakan mesin diesel dan alat sedot pasir untuk menambang emas di sepanjang aliran Sungai Sekonyer. 

Mereka yang ditangkap berinisial HD (45), SEL (27), HT (50), HM (41), KA (46), KE (48), YH (30), JM (43), SY (45), MR (40), SPY (48), dan SLA (41), seluruhnya warga Desa Kumai dan Natai Kerbau. Penyidik menetapkan mereka sebagai tersangka dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Pengungkapan tambang emas ilegal berawal dari ditemukannya seekor orangutan (Pongo pygmaeus) mati di sekitar Camp Leakey, Sungai Sekonyer, pada 11 September 2025. Pemeriksaan menunjukkan adanya luka tebasan dan proyektil senapan angin yang diduga kuat berasal dari interaksi dengan penambang liar yang keluar masuk kawasan taman nasional. Aktivitas PETI tersebut diyakini melibatkan warga dari sejumlah desa yang berbatasan dengan kawasan konservasi, di antaranya Kumai, Natai Kerbau, Karang Sari, Mulya Jadi, dan Sungai Pulau.

Baca juga : Singgung Instruksi Prabowo, Legislator NasDem Minta Aparat Tindak Tambang Emas Ilegal

Operasi penindakan dilakukan pada Sabtu, 15 November 2024, dengan menyisir Tempukung, Kapuk, Tebing Tinggi, dan Banit. Di Tempukung dan Banit, petugas menemukan pondok-pondok penambang yang telah ditinggalkan serta mesin penyedot pasir. Semua sarana itu langsung dimusnahkan agar tidak dapat digunakan kembali. Tim juga memasang plang larangan di jalur-jalur masuk yang biasa dipakai penambang liar. 

Saat menyisir Tebing Tinggi dan Banit, aparat menemukan 12 unit rakit yang tengah beroperasi. Dua belas pekerja yang juga pemilik lanting ditangkap dan dibawa ke kantor penyidik. Mereka ditahan di Rutan Kelas II Palangkaraya sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Penyidik Balai Gakkum menetapkan mereka sebagai tersangka karena diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam UU 32/2024 tentang Konservasi SDA Hayati serta melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri berdasarkan ketentuan UU P3H yang telah diperbarui melalui UU 6/2023.

Baca juga : KPK Buka Pintu Koordinasi dengan Pemerintah Selesaikan Masalah Tambang Emas Ilegal di Mandalika

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom menyampaikan apresiasi terhadap kinerja tim gabungan yang dinilai berhasil mengungkap praktik penambangan emas yang merusak kawasan konservasi hingga menyebabkan kematian satwa dilindungi.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja tim operasi gabungan yang sudah bersinergi dalam upaya pemulihan kawasan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting dari penambang emas yang menimbulkan gangguan sehingga menyebabkan satwa yang dilindungi berupa orangutan terluka dan mati,” ujarnya, Senin (24/11). 

Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tambang ilegal ini tidak boleh berhenti pada para pekerja di lapangan. “Dalam kegiatan Operasi Gabungan ini diharapkan perkaranya dapat terselesaikan dengan tuntas hingga sampai ke pemodal ataupun penampungnya. Kami mohon dukungan dan bantuan dari Korwas Polda Kalimantan Tengah serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam percepatan penanganan kasus pertambangan liar dalam kawasan konservasi dan pengembangan terhadap pelaku lainnya yang terlibat," bebernya. 

Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Yohan Hendratmoko, mengungkapkan hal senada. Ia mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi sinergi bersama Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan, Polda Kalimantan Tengah, dan OFI dalam memperkuat upaya konservasi orangutan.

“Harapannya kerja sama ini semakin erat dan solid dalam menjaga kelestarian habitat dan populasi orangutan sebagai satwa dilindungi yang merupakan kebanggaan Indonesia,” ucap Yohan. (E-3)