Sumatra Barat Dorong Akselerasi Transisi Energi

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya mendukung percepatan transisi energi nasional. Hal itu ditandai dengan  penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Pengembangan Energi Terbarukan di Hotel Santika Padang, Kamis (20/11). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Hadir dalam forum tersebut Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi (secara daring), Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Gigih Udi Atmo, Direktur Aneka EBT Andriah Feby Misna, kepala daerah se-Sumbar, jajaran OPD, serta pemangku kepentingan energi lainnya.

Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Ditjen EBTKE yang menjadikan Sumbar sebagai lokasi penyelenggaraan forum strategis ini. Menurutnya ini penting untuk merumuskan langkah konkret dalam pengimplementasian kebijakan ke depan.

Baca juga : Australia dan Indonesia Majukan Transisi Energi Bersih Melalui Perluasan Geotermal di Sumatra Barat

“FGD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan merumuskan tindak lanjut yang konkret demi memperkuat implementasi kebijakan transisi energi di daerah,” ujar Mahyeldi.

Ia mengatakan agenda energi terbarukan ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumbar 2025-2029, khususnya misi Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan. Sumbar menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 58,29% pada 2030.

“Dalam lima tahun ke depan kita membutuhkan tambahan sekitar 27,7% dari capaian saat ini yang sudah mencapai 30,59%,” ungkapnya.

Baca juga : Sumbar Siap Jadi Episentrum Gerakan Wakaf Nasional

Ia memaparkan, potensi EBT di Sumbar masih sangat besar. Contohnya, pemanfaatan energi air baru 33% dari total potensi, panas bumi 1.651 MW yang baru dikembangkan 5%, bioenergi 923,1 MW, energi angin 428 MW, serta potensi energi surya setara 5.898 MW yang belum tergarap optimal. “Ini peluang besar sekaligus tantangan yang harus kita jawab bersama,” katanya.

Meski demikian, Mahyeldi mengakui masih terdapat sejumlah kendala masuknya investasi ke Sumbar seperti keterbatasan pemerintah daerah dalam memfasilitasi perizinan, koordinasi lintas sektor yang masih lemah, serta tantangan sosial dan lingkungan di lapangan. “Karena itu perlu pemahaman bersama dan kerja kolaboratif agar semua hambatan dapat diselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa energi terbarukan adalah solusi strategis masa depan bangsa. Ia menilai Sumbar memiliki posisi penting karena sebagian besar pasokan listriknya telah bersumber dari EBT, seperti PLTA Maninjau. “Sumbar sudah memberikan kontribusi besar bagi pembangkit nasional. Kami berharap kontribusi ini terus meningkat,” ujarnya.

Pemerintah pusat menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 35% dalam bauran energi nasional pada 2034, terutama dari PLTS, hidro, dan panas bumi. “Sumatera Barat punya potensi besar menjadi lumbung energi baru terbarukan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan target swasembada energi sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, paling lambat 2030 seluruh rakyat Indonesia harus menikmati listrik. (YH/P-2)