Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PETUGAS gabungan dari Polri bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan razia ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (28/10). Razia dilakukan menyusul banyaknya keluhan konsumen terutama pengendara roda dua, yang motornya mogok setelah mengisi BBM jenis pertalite.
Razia ini dilakukan tim dari unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Sidoarjo bersama Disperindag, di sejumlah SPBU kawasan tengah Kota Sidoarjo, salah satunya di Jalan Pahlawan. Hal ini untuk memastikan apakah ada praktik pengoplosan, atau pelanggaran standar kualitas BBM di wilayah Sidoarjo.
Pemeriksaan dilakukan dengan uji kandungan air, dan pengecekan takaran volume BBM di beberapa SPBU. Petugas juga membawa sampel BBM jenis pertalite, untuk diuji di laboratorium.
“Dari hasil pemeriksaan sementara, termasuk dari rekan-rekan di bagian meteorologi, hasilnya sesuai standar. Namun kami tetap akan melakukan uji sampel secara berkala bersama Disperindag untuk memastikan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat,” kata Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Sidoarjo Iptu Deckha Rian Embat.
Sebelumnya muncul banyak keluhan masyarakat, setelah mengisi BBM jenis pertalite di SPBU dalam waktu tiga hari terakhir. Konsumen mengaku motornya mogok, sehingga harus dibawa ke bengkel.
Salah satu konsumen yang komplain, Supartono, 55, kebetulan datang ke SPBU yang dirazia petugas. Konsumen tersebut mengaku motornya masih baru seminggu keluar dari diler, namun mogok setelah mengisi BBM pertalite.
“Motor saya baru keluar dari diler. Setelah isi pertalite malah brebet dan nggak bisa jalan. Di bengkel katanya masalah di pembakaran,” kata Supartono.
Sementara pihak SPBU yang dirazia petugas, menyatakan siap mengganti biaya perbaikan kendaraan yang mogok. Caranya dengan membawa bukti kuitansi bengkel serta KTP konsumen. (HS/E-4)
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
Selain itu, Ahok mengaku tidak mengetahui soal penghitungan kerugian negara dalam perkara ini yang nilainya mencapai Rp285 triliun, sebagaimana tuduhan jaksa.
Setelah rangkaian penyelidikan, polisi menangkap AK di persembunyiannya di Kecamatan Pusakajaya pada Senin (8/12)
Wawan mengaku menggunakan data dari kajian pertama Pranata pada Maret 2014.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved