Sespimma Polri Angkatan 74 TA 2025 Gelar KKP di BPBD Jawa Barat

SEKOLAH Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri angkatan ke-74 menggelar kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran lapangan untuk memperdalam pemahaman peserta didik seputar kebencanaan.

Rombongan Serdik Sespimma 74 TA 2025 Pokjar 3 berjumlah 21 orang dipimpin Pawas Kombes Swittanto Prasetyo dan Kombes Aprianto Suseno dengan pembimbing AKB Tutik Suswanti dan Komisaris Zanuar Cahyo Wibowo serta Pendamping AK Deni Sutisna dan Endah Trisnawati. Kombes Suwittanto Prasetyo  selaku Kabag Bindik Sespimma Polri menjelaskan maksud dilaksanakanya KKP Sespimma sebagai bekal dan referensi para peserta didik selama menempuh pendidikan, sehingga realita di lapangan dapat dipadukan dengan konsep serta teori yang diperoleh dari para narasumber di lembaga pendidikan.

"Tujuan KKP dimaksudkan agar peserta didik mampu mengidentifikasi dan merumuskan upaya mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pimpinan Polri, TNI dan K/L di kewilayahan, terutama dalam hal koordinasi, kolaborasi serta komunikasi dengan syakeholdar dan instansi terkait,"tukas Suwittanto, Rabu (22/10).

Baca juga : Pameran KIP 2025 Resmi Ditutup, Inilah Daftar Badan Publik Paling Transparan di Indonesia

Ia menekankan kuliah kerja profesi ini, peserta didik Sespima Polri diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang upaya penanggulangan bencana, serta memperkuat sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat.

Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Jawa Barat, Edi Heryadi yang  hadir sebagai narasumber menyampaikan materi tentang sistem manajemen kebencanaan, koordinasi lintas sektor, serta peran penting BPBD dalam mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa kolaborasi antara BPBD dan Polri merupakan fondasi utama keberhasilan penanggulangan bencana dan merupakan cerminan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana, baik dari aspek kemanusiaan maupun keamanan. (Bay/P-3)