Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menginspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi industri di Kabupaten Bekasi pada Sabtu (12/7). Langkah ini diambil untuk menelusuri langsung sumber pencemaran Sungai Cilemahabang yang sempat viral dan mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Sidak dilakukan dalam rangka pengawasan dan mengumpulkan sampel air di Waste Water Treatment Plant (WWTP) atau IPAL kedua kawasan industri. Nanti, insyaallah, akan diteliti di lab kita di Bandung. Hasilnya kemungkinan baru keluar lima hari lagi," ungkap Kepala DLH Jabar Ai Saadiah Dwidaningsih kemarin.
Menurut Ai, secara visual pengamatan awal di lapangan memang tampak parameter warna dari limbah di titik pembuangan, berwarna lebih gelap dan berbuih. Namun untuk memastikan level bahan pencemar, DLH Jabar akan melakukan uji lab.
Bila limbah buangan kedua industri itu terbukti melebihi ambang batas baku mutu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024, bisa dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dan denda, sanksi perdata, bahkan mungkin pidana jika sampai menimbulkan korban. Tim relawan di daerah juga disebutkan, sudah melakukan identifikasi awal untuk memetakan kemungkinan sumber pencemar.
"Sebelumnya, tim kami melakukan pemeriksaan sederhana oleh Tim Patroli Sungai, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan hari ini untuk memastikan langsung ke lapangan, terutama ke lokasi yang diindikasikan sebagai sumber pencemar," jelas Ai.
Di lokasi ini kata Ai, terdapat beberapa kawasan industri yang melakukan pelayanan pengolahan air limbah dari industri tenant dengan jumlah 600-1000 lebih industri, mulai dari industri tekstil hingga logam. (M-1)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Sejak menjabat sebagai Gubenur Jawa Barat (Jabar) pada Februari 2025 hingga kini, Dedi Mulyadi tercatat sudah mengeluarkan tujuh surat edaran (SE).
Fenomena konten digital dari pejabat publik sering kali mengabaikan prinsip tabayyun sehingga memunculkan misinformasi yang dapat berkembang menjadi disinformasi.
KDM dan Purbaya merupakan aset bangsa yang sedang dibutuhkan saat ini. Karena itu, keduanya harus dijaga, dirawat dan didukung, bukan untuk dihadap-hadapkan sebagai musuh.
Dengan dapur sendiri di sekolah, nantinya bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG.
Alih-alih memperkuat investasi, usulan Dedi Mulyadi soal UMK seragam, dinilai justru akan menimbulkan disparitas terutama dari sisi perekonomian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved