Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rangka mendukung program swasembada pangan nasional, Polri menggelar penanaman jagung secara serentak di lahan perhutanan sosial pada Rabu (9/7) pukul 14.00 WIB. Kegiatan terpusat dilaksanakan di Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Titik Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Pejabat Utama Mabes Polri, serta sejumlah tamu undangan dari lintas instansi terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari penanaman serentak kuartal ketiga tahun 2025, yang menandai langkah besar Polri dalam mendukung program pemerintah serta mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan perhutanan sosial.
"Hari ini kita melaksanakan penanaman serentak kuartal ketiga tahun 2025. Polri memiliki target untuk bisa menanam 1 juta hektare hingga akhir tahun 2025," ujar Kapolri dalam sesi doorstop kepada awak media usai acara.
Dalam laporan yang disampaikan, Kapolri menyebutkan bahwa hingga saat ini telah tersedia tambahan lahan potensial untuk ditanami seluas 793.339 hektare, di mana 301.672 hektare di antaranya berasal dari kawasan perhutanan sosial. Untuk kegiatan hari ini, penanaman dilakukan di lahan seluas 168.432,23 hektare, yang terdiri dari 117.510 hektare lahan perhutanan sosial dan sisanya merupakan lahan campuran.
Khusus di Jawa Tengah, penanaman jagung telah dilaksanakan di atas lahan seluas 38.750,14 hektare. Adapun lokasi pusat kegiatan di Kabupaten Grobogan mencakup tiga kawasan perhutanan sosial seluas 207 hektare di kabupaten tersebut. Ketiga kawasan tersebut dikelola oleh kelompok tani setempat dengan total melibatkan 750 petani.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani binaan. Selain itu juga diserahkan bantuan air bersih yang berasal dari sumur bor di lokasi tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk pengairan dan kebutuhan warga setempat.
"Mudah-mudahan ini bisa mendorong seluruh rangkaian mulai dari pencarian lahan, penanaman hingga panen dapat berjalan dengan baik," ucap Jenderal Sigit.
Ia juga mengapresiasi kerja sama lintas kementerian dalam mendukung misi besar ini dan berharap dapat mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.
"Terima kasih atas kerja sama dari Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Semoga kolaborasi ini bisa mewujudkan swasembada pangan sebagaimana harapan dan kebijakan dari Bapak Presiden RI, sehingga Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia," tutup Kapolri. (H-1)
Ratusan pengunjuk Api Abadi Mrapen di Desa Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan kecewa, karena titik api padam sehingga tidak dapat lagi menyaksikan fenonena alam tersebut.
Puluhan petugas gabungan untuk membantu warga akicat bencana angin puting beliung yang terjadi Jumat (17/20 petang dan terus dikakukan pendataan.
KPAI menegaskan bahwa pihaknya turut berbelasungkawa atas meninggalnya siswa kelas VII SMP Negeri 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, akibat perundungan.
Angga dipukuli dan hasil autopsi memperlihatkan ada gumpalan darah di bagian kepala diduga sebagai penyebab kematian korbanĀ
AKSI unjuk rasa berbuntut kerusuhan juga pecah di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Sabtu (30/8). Selain Gedung DPRD Grobogan, sejumlah kantor dan pos polisi menjadi sasaran.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved