Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKAIT OTT KPK di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, beredar informasi di lapangan, KPK juga menyegel sebuah kantor perusahaan konstruksi di Kota Padangsidimpuan, pada hari yang sama. Lokasi penyegelan diduga terkait dengan pengembangan kasus OTT tersebut.
Perusahaan yang disegel adalah PT Dalihan Natolu Group (DNG). Nama perusahaan ini sebelumnya tercatat dalam berbagai proyek infrastruktur jalan di wilayah Sumatera Utara.
Data dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat, PT DNG aktif di sektor konstruksi sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu proyek besar yang ditangani adalah pembangunan jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 senilai Rp12,5 miliar.
Muhammad Akhirun Piliang disebut sebagai pemilik dan pimpinan utama PT DNG. Namanya tercatat dalam dokumen keanggotaan Gapensi, setidaknya sejak 2020. Namun hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
Sepanjang tiga tahun terakhir, Sumut tercatat menjadi salah satu wilayah dengan intensitas OTT yang tinggi. Pada 2022, KPK menangkap Bupati Langkat dalam kasus suap dan kerangkeng manusia.
Pada 2023, OTT dilakukan terhadap pejabat Dinas PUPR Kota Medan dalam kasus gratifikasi proyek jalan. Sementara pada 2024, Kepala Dinas Perhubungan Sumut diamankan dalam OTT terkait pungli retribusi kendaraan.
Dengan operasi di Madina ini, KPK telah empat kali menggelar OTT di Sumutat dalam tiga tahun terakhir. Seluruh kasus yang diungkap melibatkan pejabat pemerintah dan sektor infrastruktur publik.
Sejumlah aparatur sipil negara terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK pada Jumat (27/6) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut. OTT ini terkait proyek pembangunan jalan Kementerian PUPR dan proyek preservasi jalan di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumut.
"Saya mendapat kabar adanya ASN yang terjaring OTT KPK dari pihak kejaksaan. Tapi saya belum tahu siapa orangnya, dan kami masih mencari informasi lebih lanjut," ungkao Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Porman Mahulae, Jumat (27/7) malam. (H-1)
MAKI melayangkan gugatan praperadilan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak kunjung memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution soal korupsi jalan di Sumut
Asep menerangkan, HEL selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I Sumut, berperan sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas beberapa hal.
Dirinya sudah berkali-kali mengimbau dan berpesan kepada para jajaran kementeriannya untuk selalu menghadirkan Tuhan di hati dalam menjalankan tugas.
Asep mengatakan bahwa saat ini KPK tengah melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money (mengikuti aliran uang).
Kelima tersangka tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6) malam atas dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya memuluskan proyek senilai Rp231,8 miliar.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved