Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKAIT OTT KPK di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, beredar informasi di lapangan, KPK juga menyegel sebuah kantor perusahaan konstruksi di Kota Padangsidimpuan, pada hari yang sama. Lokasi penyegelan diduga terkait dengan pengembangan kasus OTT tersebut.
Perusahaan yang disegel adalah PT Dalihan Natolu Group (DNG). Nama perusahaan ini sebelumnya tercatat dalam berbagai proyek infrastruktur jalan di wilayah Sumatera Utara.
Data dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat, PT DNG aktif di sektor konstruksi sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu proyek besar yang ditangani adalah pembangunan jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 senilai Rp12,5 miliar.
Muhammad Akhirun Piliang disebut sebagai pemilik dan pimpinan utama PT DNG. Namanya tercatat dalam dokumen keanggotaan Gapensi, setidaknya sejak 2020. Namun hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
Sepanjang tiga tahun terakhir, Sumut tercatat menjadi salah satu wilayah dengan intensitas OTT yang tinggi. Pada 2022, KPK menangkap Bupati Langkat dalam kasus suap dan kerangkeng manusia.
Pada 2023, OTT dilakukan terhadap pejabat Dinas PUPR Kota Medan dalam kasus gratifikasi proyek jalan. Sementara pada 2024, Kepala Dinas Perhubungan Sumut diamankan dalam OTT terkait pungli retribusi kendaraan.
Dengan operasi di Madina ini, KPK telah empat kali menggelar OTT di Sumutat dalam tiga tahun terakhir. Seluruh kasus yang diungkap melibatkan pejabat pemerintah dan sektor infrastruktur publik.
Sejumlah aparatur sipil negara terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK pada Jumat (27/6) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut. OTT ini terkait proyek pembangunan jalan Kementerian PUPR dan proyek preservasi jalan di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumut.
"Saya mendapat kabar adanya ASN yang terjaring OTT KPK dari pihak kejaksaan. Tapi saya belum tahu siapa orangnya, dan kami masih mencari informasi lebih lanjut," ungkao Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Porman Mahulae, Jumat (27/7) malam. (H-1)
MAKI melayangkan gugatan praperadilan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak kunjung memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution soal korupsi jalan di Sumut
Asep menerangkan, HEL selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I Sumut, berperan sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas beberapa hal.
Dirinya sudah berkali-kali mengimbau dan berpesan kepada para jajaran kementeriannya untuk selalu menghadirkan Tuhan di hati dalam menjalankan tugas.
Asep mengatakan bahwa saat ini KPK tengah melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money (mengikuti aliran uang).
Kelima tersangka tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6) malam atas dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya memuluskan proyek senilai Rp231,8 miliar.
Penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah pejabat setingkat kepala bagian dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Tercatat, ini merupakan operasi kedelapan yang dilakukan KPK dalam tiga bulan pertama 2026
DPP Golkar secara konsisten meminta seluruh kader yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
KPK belum bersedia memberikan rincian lengkap karena tim di lapangan masih bekerja mengumpulkan bukti materiil.
Riyoso dianggap sebagai sosok kunci karena memegang jabatan strategis dan memiliki peran sentral dalam pemerintahan Sudewo sejak 2025.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved