Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
TERKAIT OTT KPK di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, beredar informasi di lapangan, KPK juga menyegel sebuah kantor perusahaan konstruksi di Kota Padangsidimpuan, pada hari yang sama. Lokasi penyegelan diduga terkait dengan pengembangan kasus OTT tersebut.
Perusahaan yang disegel adalah PT Dalihan Natolu Group (DNG). Nama perusahaan ini sebelumnya tercatat dalam berbagai proyek infrastruktur jalan di wilayah Sumatera Utara.
Data dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat, PT DNG aktif di sektor konstruksi sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu proyek besar yang ditangani adalah pembangunan jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 senilai Rp12,5 miliar.
Muhammad Akhirun Piliang disebut sebagai pemilik dan pimpinan utama PT DNG. Namanya tercatat dalam dokumen keanggotaan Gapensi, setidaknya sejak 2020. Namun hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
Sepanjang tiga tahun terakhir, Sumut tercatat menjadi salah satu wilayah dengan intensitas OTT yang tinggi. Pada 2022, KPK menangkap Bupati Langkat dalam kasus suap dan kerangkeng manusia.
Pada 2023, OTT dilakukan terhadap pejabat Dinas PUPR Kota Medan dalam kasus gratifikasi proyek jalan. Sementara pada 2024, Kepala Dinas Perhubungan Sumut diamankan dalam OTT terkait pungli retribusi kendaraan.
Dengan operasi di Madina ini, KPK telah empat kali menggelar OTT di Sumutat dalam tiga tahun terakhir. Seluruh kasus yang diungkap melibatkan pejabat pemerintah dan sektor infrastruktur publik.
Sejumlah aparatur sipil negara terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK pada Jumat (27/6) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut. OTT ini terkait proyek pembangunan jalan Kementerian PUPR dan proyek preservasi jalan di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumut.
"Saya mendapat kabar adanya ASN yang terjaring OTT KPK dari pihak kejaksaan. Tapi saya belum tahu siapa orangnya, dan kami masih mencari informasi lebih lanjut," ungkao Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Porman Mahulae, Jumat (27/7) malam. (H-1)
Asep menerangkan, HEL selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I Sumut, berperan sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas beberapa hal.
Dirinya sudah berkali-kali mengimbau dan berpesan kepada para jajaran kementeriannya untuk selalu menghadirkan Tuhan di hati dalam menjalankan tugas.
Asep mengatakan bahwa saat ini KPK tengah melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money (mengikuti aliran uang).
Kelima tersangka tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6) malam atas dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya memuluskan proyek senilai Rp231,8 miliar.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved