Di Cirebon, Sekolah Swasta Masih Berbayar

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon belum menerapkan sekolah swasta bebas bayar sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kondisi yang sama pun terjadi di Kabupaten Cirebon. 

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan sekolah gratis untuk sekolah swasta belum diterapkan tahun ini di Kota Cirebon. "Kami masih menggodok kebijakan tersebut," tutur Kadini, Rabu (25/6). Dijelaskan Kadini, sekolah swasta memang mendapatkan dana BOS untuk kebutuhan siswa di sekolah tersebut.Namun apakah dana BOS tersebut mencukupi untuk operasional sekolah menurut Kadini itu pun juga perlu dipikirkan.

Selain itu, lanjut Kadini, pengelolaan sekolah swasta juga berada di bawah naungan yayasan. "Apakah yayasan ini mau menerima atau tidak?," tanya Kadini. Untuk itu, pihaknya hingga kini masih mengkaji dan menggodok aturan yang telah diputuskan oleh MK tersebut. 

Baca juga : Tak Boleh Ditunda, Legislator NasDem Harap Sekolah Gratis Swasta Tepat Sasaran

Sebelumnya Bupati Cirebon, Imron Rosyadi juga mengungkapkan hal yang sama. "Daerah perlu memperhitungkan kapasitas fiskal untuk membiayai pendidikan bagi seluruh siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta," tutur Imron. 

Dijelaskan Imron,pada dasarnya Pemkab Cirebon setuju dengan Pendidikan gratis untuk SD dan SMP baik itu negeri maupun swasta. 
Namun, pihaknya juga meminta agar pembiayaan tidak semua dibebankan ke pemerintah daerah."Karena itu akan berat bagi anggaran kami. Kami saat ini sudah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk sektor pendidikan," tutur Imron. Mulai dari  gaji guru honorer, pembangunan ruang kelas, hingga bantuan operasional sekolah.  Jika seluruh tanggung jawab pendidikan, termasuk sekolah swasta, ditanggung oleh daerah, maka dikhawatirkan akan mengganggu pos anggaran lainnya.
 
Untuk itu, lanjut Imron, diperlukan kajian lebih mendalam untuk menentukan sejauh mana pemerintah daerah harus ikut membiayai sekolah-sekolah swasta tersebut. "Pendidikan gratis itu mulia, terutama agar tidak ada anak yang putus sekolah karena biaya. Tapi jangan sampai niat baik ini malah menyulitkan pemerintah daerah secara fiskal. Idealnya, ada peran bersama antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan juga dari pihak swasta itu sendiri," tutur Imron. 

Imron berharap pemerintah pusat bisa turut memberikan dukungan pendanaan, seperti melalui dana alokasi khusus (DAK) atau program dana BOS yang diperluas.  Skema pembiayaan berbasis kolaborasi bisa menjadi jalan tengah yang realistis dan berkelanjutan. (H-2)