Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 3.926 PPPK Pemerintah Kota Denpasar dijadwalkan akan dilantik pada 1 Juni 2025. Mereka adalah PPPK tahap I yang sebelumnya berstatus sebagai Tenaga Kontrak di lingkungan Pemkot Denpasar.
Pada acara pelantikan nanti rencaananya akan dilakukan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sekaligus mengambil sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Momen bersejarah ini juga bertepatan dengan hari bersejarah, yakni Hari Lahir Pancasila dan dilaksanakan di tempat bersejarah di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar.
Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana mengatakan, segala persiapan acara pelantikan terus dioptimalkan termasuk memastikan seluruh Surat Keputusan (SK) sudah diterbitkan sehingga seluruh calon PPPK dapat menerima SK pada saat pelantikan.
“SK kita pastikan sudah selesai seluruhnya, dan siap diserahkan pada 1 Juni nanti,” ujar Wayan Sudiana, Jumat (30/5).
Dipilihnya tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, diharapkan agar setiap ASN hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga ke depannya pengabdian untuk mewujudkan visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dapat dilaksanakan berkesinambungan.
“Momentum ini kami harapkan akan menjadi refleksi dan titik semangat baru pengabdian para PPPK dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila,” harap Sudiana.
Sudiana berpesan kepada calon PPPK yang akan dilantik untuk nantinya bekerja lebih optimal lagi. Tantangan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks sehingga kerja nyata dan inovasi harus terus dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. (H-1)
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Instansi pemerintah juga telah menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ketika mengangkat PPPK.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan pusat-daerah, kehilangan relevansi ketika tidak diimbangi dukungan fiskal yang memadai.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
WFH ASN DKI diawasi ketat. Pramono larang kerja dari kafe dan penggunaan kendaraan pribadi. Pelanggar terancam sanksi tegas dari Pemprov.
Mendagri Tito Karnavian resmi terbitkan SE WFH ASN Daerah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Simak aturan, pengecualian, dan mekanisme pengawasannya di sini.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin tegaskan WFH satu hari sepekan bukan Work From Anywhere. ASN wajib standby, ponsel aktif, dan menjaga profesionalisme kerja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terapkan WFH setiap Jumat bagi ASN sesuai kebijakan pusat. Pejabat struktural dan layanan publik tetap bekerja normal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved