Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 3.926 PPPK Pemerintah Kota Denpasar dijadwalkan akan dilantik pada 1 Juni 2025. Mereka adalah PPPK tahap I yang sebelumnya berstatus sebagai Tenaga Kontrak di lingkungan Pemkot Denpasar.
Pada acara pelantikan nanti rencaananya akan dilakukan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sekaligus mengambil sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Momen bersejarah ini juga bertepatan dengan hari bersejarah, yakni Hari Lahir Pancasila dan dilaksanakan di tempat bersejarah di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar.
Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana mengatakan, segala persiapan acara pelantikan terus dioptimalkan termasuk memastikan seluruh Surat Keputusan (SK) sudah diterbitkan sehingga seluruh calon PPPK dapat menerima SK pada saat pelantikan.
“SK kita pastikan sudah selesai seluruhnya, dan siap diserahkan pada 1 Juni nanti,” ujar Wayan Sudiana, Jumat (30/5).
Dipilihnya tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, diharapkan agar setiap ASN hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga ke depannya pengabdian untuk mewujudkan visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dapat dilaksanakan berkesinambungan.
“Momentum ini kami harapkan akan menjadi refleksi dan titik semangat baru pengabdian para PPPK dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila,” harap Sudiana.
Sudiana berpesan kepada calon PPPK yang akan dilantik untuk nantinya bekerja lebih optimal lagi. Tantangan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks sehingga kerja nyata dan inovasi harus terus dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. (H-1)
antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved