Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 3.926 PPPK Pemerintah Kota Denpasar dijadwalkan akan dilantik pada 1 Juni 2025. Mereka adalah PPPK tahap I yang sebelumnya berstatus sebagai Tenaga Kontrak di lingkungan Pemkot Denpasar.
Pada acara pelantikan nanti rencaananya akan dilakukan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sekaligus mengambil sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Momen bersejarah ini juga bertepatan dengan hari bersejarah, yakni Hari Lahir Pancasila dan dilaksanakan di tempat bersejarah di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar.
Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana mengatakan, segala persiapan acara pelantikan terus dioptimalkan termasuk memastikan seluruh Surat Keputusan (SK) sudah diterbitkan sehingga seluruh calon PPPK dapat menerima SK pada saat pelantikan.
“SK kita pastikan sudah selesai seluruhnya, dan siap diserahkan pada 1 Juni nanti,” ujar Wayan Sudiana, Jumat (30/5).
Dipilihnya tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, diharapkan agar setiap ASN hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga ke depannya pengabdian untuk mewujudkan visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dapat dilaksanakan berkesinambungan.
“Momentum ini kami harapkan akan menjadi refleksi dan titik semangat baru pengabdian para PPPK dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila,” harap Sudiana.
Sudiana berpesan kepada calon PPPK yang akan dilantik untuk nantinya bekerja lebih optimal lagi. Tantangan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks sehingga kerja nyata dan inovasi harus terus dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. (H-1)
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) ASN 2026. Simak syarat lengkap, durasi pelatihan, dan hak peserta di sini.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved