Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, kembali mengingatkan bagi seluruh tenaga honorer yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua. Masa pendaftarannya diperpanjang hingga 20 Januari 2025.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi di Bengkulu, mengatakan, Pemprov kembali mengingatkan bagi seluruh tenaga honorer PPPK untuk mengikuti seleksi tahap dua. "Perpanjangan waktu pendaftaran tersebut menjadi peluang bagi honorer untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu," katanya.
Sebagaimana diatur, lanjut dia, dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa terdapat tahapan dalam proses pengangkatan Non ASN (honorer) yang memenuhi kriteria menjadi ASN.
Undang-undang tersebut membatasi waktu pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya untuk melakukan penataan pegawai honorer yang sudah tidak diberlakukan lagi per 31 Desember 2024, dan mengusulkannya menjadi ASN PPPK paruh waktu sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Ketika yang bersangkutan sudah diangkat PPPK paruh waktu, ini terjadi perubahan status yang dulunya tenaga honorer menjadi ASN. Karena ASN itu ada dua, yaitu PNS dan PPPK yang saat ini sedang berproses untuk penataan Non ASN. Artinya mereka yang masuk database BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan aktif serta ikut seleksi PPPK tahun 2024 baik tahap satu dan dua akan diusulkan jadi PPPK paruh waktu.
"Dengan aturan tersebut, diimbau agar para honorer di lingkup Pemprov yang memenuhi kriteria untuk mendaftarkan diri pada seleksi PPPK tahap dua," imbuhnya.
Sehingga nantinya, kata dia, berkesempatan untuk diusulkan menjadi ASN dan tetap dipekerjakan di dinas instansi di Pemprov.
Sebelumnya, para honorer daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu menuntut agar mereka diangkat menjadi PPPK paruh waktu. (S-1)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menjadikan Balai Raya Semarak atau rumah dinas Gubernur Bengkulu sebagai rumah yang menampung aspirasi bantu rakyat.
Pemprov Bengkulu, menggelar pasar murah menjelang Idul Adha 1446 Hijriah sebagai upaya mencegah lonjakan inflasi dan juga untuk menjaga stabilitas harga komoditas pokok.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu resmi memulai program satu desa satu ambulans pada 2025. Ini merupakan salah satu realisasi janji politik Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) menjelang Ramadan 2025 aman bagi masyarakat yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota.
Sebanyak 1.300 orang perwakilan pegawai honorer menuntut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menuntut agar Pemprov Bengkulu, kembali mempekerjakan mereka yang telah dirumahkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved