Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PEMIMPIN bangsa silih berganti, begitu pula dengan pejabat daerah. Namun warga Kampung Cibuntu, Desa Ciharashas, Cianjur, Jawa Barat, tak kunjung merasakan denyut pembangunan.
Pasalnya, jalan utama yang menghubungkan antardesa di kampung itu seakan tidak tersentuh buah dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan dari kendaraan dan kewajiban rakyat lainnya. Sisa aspal yang ada dari pengaspalan sekitar 2010 pun sudah tidak tersisa lagi.
Tak ayal, infrastruktur utama yang dilalui mereka setiap hari tak ubahnya sungai kering. Bahkan akses vital warga Kampung Cibuntu ke pasar dan pusat kota itu sudah banyak menjadi 'kolam'.
"Setiap ganti presiden, gubernur dan pejabat lain yang dipilih, kita selalu berharap infrastruktur ini diperbaiki. Minimal diaspal kalau tidak dikehendaki seperti kampung lain dengan dicor. Tapi hingga jalan ini banyak lubang bak kolam ikan itu tak tersentuh pembangunan juga," kata warga Cibuntu, M Ridho (30), di sela dirinya dan warga lain menutupi lubang besar bak kolam ikan itu dengan kerikil, Minggu (12/4).
Menurut Ridho, aspirasi kampungnya itu sudah sering disuarakan dalam berbagai kesempatan politik, formal juga platform media sosial. Tujuannya, supaya jalan itu mendapat perhatian pemerintah.
"Ikhtiar sudah sering, termasuk hari ini kita secara swadaya meratakan jalan dengan kerikil yang ada. Semoga ini didengar dan dilihat pemerintah. Termasuk oleh Bapak Aing (Bapak saya) Kang Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat)," tegasnya.
Warga lainnya, Saefur (42) menambahkan bahwa menutup 'kolam' di jalan tersebut dengan kerikil pun membutuhkan perjuangan yang panjang. Selain harus ada kerikilnya, perlu juga tenaga untuk mengerjakannya.
"Kami hanya bisa berusaha sebisanya dengan harapan tidak banyak orang jatuh atau terpeleset di kubangan kolam ini. Ingin kami, jalan ini segera diaspal, lebih bagus lagi dicor. Namun hal itu masih seperti mimpi karena belum terwujud," pungkasnya. (Cah/P-3)
KEPALA Sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) dinonaktifkan terkait dugaan pungutan liar (pungli).
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Disdik Jabar mengizinkan SMA dan SMK yang jumlah rombel bertambah menjadi 50 siswa untuk belajar di luar ruangan kelas.
Pemerintah provinsi memiliki peran untuk mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, dan dunia usaha.
Kerusakan jalan sudah lama. Lebih dari sepuluh tahun
Menurut Budi, uang itu menjadi penyebab jalan di Sumut rusak. Sebab, dana pembangunan dipotong sehingga kualitas jalan harus dikurangi.
Hari ini saya diterima langsung oleh Bapak Menteri PU di ruang kerja beliau.
Jalan berlubang yang tergenang air di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan SP Plaza, Sentosa Perdana, Sagulung, ditimbun warga dengan material bekas bangunan.
Pemerintah harus segera memperbaiki infrastruktur jalan terutama mencegah kejadian serupa terulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved