Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI KOTA Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Kota Surabaya, Kamis (8/5).
Munas VII Apeksi dibuka langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto ditandai dengan pemukulan alat musik traditional tambur. Turut Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi serta 98 Walikota/Wakil Walikota se- Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya memberikan apresiasi terhadap kegiatan Munas VII Apeksi dan mengajak para kepala daerah untuk bersinergi dalam era baru. Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki rancangan yang baik sebelum bertindak.
"Tenang, lihat perencanaan, lihat keuangan, diskusi dengan komunitas, dengan kampus, dengan forkopimda lalu bergerak secara bertahap dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik, " kata Bima Arya.
Bima menyampaikan perlunya sinkronisasi, sinergi serta akselerasi dalam visi misi kepala daerah. Sehingga, cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income dapat terwujud.
"Menjadi Walikota atau Wakil Walikota merupakan amanah, mari kita bersama berjuang untuk menjadikan Indonesia Emas di tahun 2045," ujarnya.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan bahwa Munas VII APEKSI mengambil tema "Dari Apeksi Untuk Negeri" yang digelar selama 6-10 Mei 2025. Adapun Munas Apeksi dirangkaikan dengan berbagai agenda seperti diskusi strategis, Indonesia City Expo, hingga kunjungan lapangan yang bertujuan memperkuat kolaborasi antar kota. “Ini akan menjadi ruang kolaborasi dan inovasi. Bersama kita sukseskan Munas APEKSI ke-VII untuk Indonesia,” ujar Eri Cahyadi.
Eri Cahyadi juga menekankan pentingnya Munas sebagai momentum untuk membahas isu strategis perkotaan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta merancang kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kehadiran Walikota Jaya Negara yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum APEKSI menandai komitmen aktif Kota Denpasar dalam memperkuat peran strategis APEKSI di tingkat nasional. Pada kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara menegaskan urgensi sinergi antar pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama di sektor perkotaan.
“APEKSI merupakan wadah strategis dalam memperkuat posisi pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan nasional. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat merumuskan solusi atas persoalan perkotaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut, Jaya Negara menyampaikan komitmen Kota Denpasar untuk terus berperan aktif dalam mendukung program-program strategis APEKSI. Munas VII APEKSI diharapkan menjadi ruang perumusan arah organisasi ke depan, memperkuat jejaring antar kota, serta menjadi ruang dialog yang berdampak pada pemerintahan kota dan masyarakat pada umumnya. (H-2)
PEMERINTAH Kota Jakarta Selatan, berkomitmen merampungkan polemik menyangkut apartemen di wilayah kerja. Salah satunya, dengan melakukan mediasi apartemen
Penanganan sampah tak hanya dilakukan di hilir, tapi berlaku juga di hulu.
KEBERADAAN Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak dipertanyakan,
PEMBATALAN pemenang tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Sumur Batu, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
HINGGA kini sebanyak 12.506 unit hunian sudah terbangun pascabencana gempa dan likuefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 2018. Sisanya yang masih dalam tahap pembangunan
Persembahyangan tahunan untuk memuja Dewa Siwa ini menjadi momentum perenungan dan introspeksi diri umat Hindu pada Januari 2026.
Satpol PP Kota Denpasar kembali menggelar aksi penertiban intensif terhadap gelandangan, pengemis (gepeng), pengamen, hingga badut yang kerap beroperasi di persimpangan jalan.
Penanganan sampah di ibu kota Bali tersebut kini difokuskan pada skema Tiga Zona Utama, yakni pengelolaan di sektor hulu, tengah, dan hilir.
Kehadiran jajaran Pemkot Denpasar dalam perayaan Natal ini menjadi simbol nyata hadirnya negara dalam menjamin kerukunan beragama di Bali,
Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan, kelancaran lalu lintas, serta keselamatan wisatawan dan masyarakat yang merayakan ibadah Natal di ibu kota Provinsi Bali tersebut.
Target ambisius ini dicanangkan setelah Denpasar berhasil menanggulangi dampak fluktuasi angka kemiskinan yang dipicu oleh pandemi Covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved