Rehabilitasi Pascabencana Likuefaksi Sulawesi Tengah Terbangun 12 Ribu Hunian

HINGGA kini sebanyak 12.506 unit hunian sudah terbangun pascabencana gempa dan likuefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 2018 lalu. Sementara sisanya yang masih dalam tahap pembangunan sekitar 382 unit.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sorni Paskah Daeli, mengatakan terdapat keunikan dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi tengah yang sebagian dari merupakan bantuan pinjaman dari bank dunia yang sebelumnya tidak pernah.

"Tidak hanya itu, rekonstruksi berjalan dengan baik ditangani banyak stakeholder seperti BNPB, PUPR, AHA Center, Budha Tzu Chi, Pemkot Palu, Pemkot Surabaya, Pemkab Klaten, Dinas Perkimtan, dan Arkom," kata Sorni di Kantor Kemenko PMK,Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Baca juga : Aliansi Jurnalis Sulteng Unjuk Rasa Tolak RUU Penyiaran

Sorni menjelaskan banyak hunian yang dibangun tidak lagi di tempat semula karena daerah sebelumnya dinilai termasuk zona merah. Ia juga mencontohkan ada 12.506 ditangani dan sekitar 4.522 unit di tempat yang lama dan selebihnya relokasi ke tempat lain.

"Banyak tantangan khususnya terjadi relokasi, Kota Palu hampalupir setengahnya zona merah sebenarnya dan direlokasi ke daerah yang aman," ungkapnya.

Adapun termasuk zona aman banyak berada di hutan lindung maka perlu banyak izin sehingga terjadi pelambatan. Jadi banyak sisa sertifikat yang belum diberi izin hunian rumah tetap sehingga terjadi gejolak di masyarakat.

Baca juga : Fasilitas Karaoke Menambah Kemeriahan Menginap di Sutan Raja Hotel Palu Sulawesi Tengah

Beberapa infrastruktur juga mulai diresmikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), sementara fasilitas lainnya juga segera dibangun terutama tempat beribadah yang diminta masyarakat karena tempat beribadah cukup jauh.

"Rumah-rumah yang sudah diserahkan tidak boleh dijual ke pihak lain. Kemudian Menko PMK berharap lingkungan sekitar hunian hijau rimbun. Sementara sisa yang belum dibangun 382 unit yang akan ditempati oleh warga yang akan ditempati warga itu," jelasnya.

Adapun tindak lanjut 6 bulan ke depan infrastruktur perumahan diupayakan segera selesai Oktober 2024. Sementara Pemerintah Kota Palu harus cari alternatif lahan untuk tutup lahan pengganti yang kurang. (Iam/Z-7)