Pemprov Jabar Bakal Bangun 60 Insenerator di Wilayah Bandung Raya

GUNA membantu percepatan penanganan sampah di Kawasan Bandung Raya, termasuk di Kota Bandung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bakal membangun 60 insenerator. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini tengah menyiapkan lahan.

“Pak gubernur menargetkan setidaknya tersedia 60 titik insinerator di wilayah Bandung Raya. Kini kami sedang menyiapkan lahan untuk kebutuhan insinerator. Kami juga mohon bantuan dari gubernur untuk mempercepat proses perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena ini sangat krusial untuk mempercepat pembangunan,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Selasa (6/5).

Menurut Farhan, selain insinerator, Pemkot Bandung juga berharap pembangunan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) di Gedebage dapat segera direalisasikan dengan target olahan 300 ton sampah per hari. Sementara untuk pengelolaan sampah organik akan melibatkan PD Pasar dan seluruh pengelola pasar di Kota Bandung yang saat ini sudah bisa mengurangi hampir 20% sampah organik.

Baca juga : Pemkot Bandung Gunakan Teknologi Termal dalam Pengelolaan Sampah

“Memang di Kota Bandung lebih dari 1.600 ton sampah per hari, sedangkan daya olah kita belum meningkat optimal. Untuk pengolahan sampah organik, kami berencana melibatkan PD Pasar dan seluruh pengelola pasar tradisional. Langkah ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 20% sampah organik dari total timbulan sampah harian,” ungkap Farhan.

Farhan menargetkan dalam waktu tiga bulan ke depan, sudah ada progres yang terlihat dan berdampak nyata. Ia terus memantau kondisi sampah setiap hari, apalagi saat ini masih dalam kondisi darurat sampah. Saat ini sampah yang sudah tertangani baru penumpukan di setiap pasar, sedangkan untuk sampah harian belum bisa tertangani dengan baik.

Sementara itu Ketua  Asosiasi Pengembang Pengelola Pusat Pertokoan (AP 4) Kota Bandung R. Herry Suherlan mengusulkan adanya diskusi antara pemerintah, pengelola pasar, dan perwakilan warga untuk mencari solusi yang tepat.

Baca juga : Curah Hujan Tinggi Penyebab TPA Sarimukti Longsor

“Kami sangat mengapresiasi kesungguhan Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung terhadap masalah sampah ini. Kami berharap pemerintah tidak setengah-setengah menangani persoalan yang belakangan ini menjadi masalah besar di tengah masyarakat,” ungkap Herry.

Menurut Herry, inti permasalahan sampah ini mencuat karena adanya pengurangan ritase ke TPA Sarimukti. Seperti diketahui sejak mengalami kebakaran tahun 2023, TPA ini menjadi bermasalah karena daya tampungnya overload. sebelum adanya pengurangan ritase pembuangan sampah, persoalan ini tidak pernah muncul. Pasar posisinya sangat strategis sebagai pusat distribusi dan penggerak perekonomian, maka sudah sepantasnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. 

“Gubernur memiliki komitmen tinggi terhadap masalah sampah ini, menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan dengan mencari solusi yang tepat dan komperhensif, misalnya dengan segera mengaktifkan TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Legok Nangka yang sudah ada,” tutur Herry.(M-2)