Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo menegaskan, bahwa ijazah Universitas Gajah Mada (UGM) miliknya bukan merupakan objek penelitian. Namun mereka yang dilaporkan ke polisi itu karena menuduh dirinya memiliki ijazah palsu .
Hal itu menjadi penegasan Jokowi, ketika wartawan menanyakan langkah dirinya melaporkan ke polisi sebagai upaya mengkriminalisasi, terhadap sejumlah tokoh yang selama ini menguliti ijazahnya sebagai ijazah palsu.
Dia menegaskan, bahwa tuduhan mereka bahwa ijazah miliknya palsu merupakan penghinaan yang sangat merendahkan dirinya serendah rendahnya sebagai manusia. "Kan sudah menghina saya sehina-hinanya bahwa itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya," tukas Jokowi.
Karena itu, semua harus dibuktikan lewat proses hukum. "Kita lihat proses di pengadilan seperti apa ya," lugas dia .
Jokowi menegaskan, bahwa langkah hukum yang diambilnya, diharapkan akan menjadi pembelajaran bagi semuanya.
Lebih jauh dia menekankan, mestinya dalam menghadapi tantangan global yang sangat berat ini, semua bisa menjaga kekompakan, saling berangkulan, dan menjaga persatuan dan kesatuan oleh seluruh elemen kebangsaan.
"Yang dibutuhkan adalah kekompakan. Saling berangkulan, menjaga persatuan dan kesatuan, terutama elite elite dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat di tingkat global yang dihadapi semua negara, dan yang dihadapi kita, bisa diselesaikan dengan baik. Ini tidak mudah," tutup Jokowi. (E-2)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved