Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAK diluncurkan 20 Maret 2025, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sangat diminati masyarakat Jawa Barat (Jabar). Selama empat hari pelaksanaannya, 20-23 Maret 2025, tercatat peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar hingga 104 persen.
"Tercatat wajib pajak yang patuh membayar mencapai 173.797 orang atau jauh melebihi dari hari biasanya, yang hanya 85.027 orang wajib pajak. Bahkan saat hari libur Sabtu dan Minggu, jumlah pembayaran pajak cukup tinggi," ungkap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Senin (24/3).
Menurut Dedi, nilai uang pajak yang dibayarkan selama empat hari tercatat sebanyak Rp76,3 miliar naik sebesar 54 persen dibandingkan periode hari-hari biasa, sekitar Rp49,7 miliar. Pada hari Minggu meski pembayaran di kantor Samsat libur, ternyata ada pembayaran pajak sebesar Rp4,6 miliar, padahal biasanya tidak lebih dari Rp1 miliar. Ini merupakan bukti tingginya animo masyarakat yang ingin membayar pajak, termasuk membayar via online melalui aplikasi Sapawarga.
"Nantinya seluruh pendapatan pajak akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Jabar. Tahun 2025, prioritas adalah penyelesaian jalan provinsi dan dilanjutkan tahun 2026. Program akan diperluas untuk membantu pembangunan jalan kabupaten/kota yang mengalami keterbatasan anggaran," papar Dedi.
Dedi berterimakasih kepada masyarakat pembayar pajak dan petugas Samsat yang sudah bekerja tanpa lelah. Pimpinan mau turun ke lapangan dan berhasil mengatasi kendala yang dialami masyarakat. Tim evaluasi juga akan diterjunkan ke seluruh kabupaten/kota di Jabar, guna mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi wajib pajak.
"Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar telah saya perintahkan untuk melakukan perbaikan sistem dan layanan. Kepala Samsat diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan berjalan optimal," ujar Dedi. (H-4)
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
Ke depan, diharapkan tak ada lagi kendaraan dinas di lingkup Pemkab Cianjur yang menunggak pajak.
Pendapatan terbesar didominasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Kepri meluncurkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 1 Juli hingga 15 November 2025, ini rinciannya
GUBERNUR Banten Andra Soni memperpanjang waktu pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.
PROGRAM pemutihan untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat diperpanjang hingga 30 September 2025. Sebelumnya, program itu akan berakhir pada 30 Juni 2025.
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Cimahi, Reni Astati menjelaskan, bahwa pemberlakuan ganjil genap tersebut akan diberlakukan hingga akhir bulan April 2025.
Akses jalan depan Kantor Samsat ditutup karena membludaknya antrean kendaraan.
Program pemutihan dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor naik 30% dibandingkan hari bisa. Pemohon paling banyak untuk balik nama.
SEJAK diluncurkan pada 20 Maret 2025, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purwakarta, mendapat respon positif dari para pemilik kendaraan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved