Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG pelantikan serentak bersama pemimpin daerah terpilih di seluruh Indonesia yang dijadwalkan 6 Februari 2025 di Jakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar terpilih, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi masing-masing istrinya, menjalani prosesi ‘Majaya-Jaya’ di Pura Agung Jagatnatha Denpasar, Selasa (28/1).
Upacara Mejaya Jaya yang dipimpin Ida Pedanda Gede Putra Panasan ini adalah ritual Hindu di Bali yang bermakna penyucian diri untuk menguatkan lahir batin agar nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik.
Wali Kota terpilih, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan rasa syukur telah dapat mengikuti prosesi Majaya-Jaya sebelum pelantikan nanti. Dirinya tetap membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan seluruh kabupaten di Bali dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Kota Denpasar.
“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat agar mampu melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan yang optimal untuk Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara.
Sementara Wakil Wali Kota terpilih, I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Kota Denpasar sebagai kota yang kreatif, berbasis budaya, dan harmoni. “Kami berpegang pada prinsip Tri Hita Karana, yaitu menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan,” ujar Arya Wibawa.
Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Dewa Made Puspawan mengatakan terkait jadwal pelantikan, pihaknya sudah membahas dalam rapat daring yang melibatkan Kementerian, DPR RI, KPU RI, dan Bawaslu RI.
Sesuai jadwal, kata Puspawan, setelah pelantikan pada 6 Februari 2025 di Jakarta, selanjutnya keesokan harinya pada 7 Februari, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar akan menghadiri Sidang Paripurna DPRD Denpasar dengan agenda akan memaparkan visi dan misi untuk memimpin Kota Denpasar lima tahun ke depan. (RS)
Dengan percepatan transformasi digital ini, lanjut Eddy Mulya, diharapkan dapat mengubah cara kerja kita hingga membangun fondasi baru bagi Pemkot Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar Arya Wibawa juga menyampaikan komitmennya dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kota Denpasar.
Posisinya saat itu memang dekat dengan parit. Ketika bapak korban kembali ke tempat semula, anaknya sudah tidak terlihat.
Sebagian besar pura yang mendapatkan perbaikan ini dikelola oleh Desa Adat, Pengempon dan Banjar.
Posyandu kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan tetapi juga layanan pada pendidikan, sosial, perumahan hingga perlindungan masyarakat
Mendag Budi Santoso menega skan pentingnya menjaga pasokan dan distribusi agar tidak terhambat.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved