Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menandatangani surat pengangkatan Wakil Bupati Situbondo Nyai Khoirani sebagai Pelaksana Tugas Bupati, menggantikan Bupati Situbondo Karna Suwandi yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Hari ini sudah saya tandatangani penunjukan Plt Bupati Situbondo, yakni Wakil Bupati Situbondo," kata Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Negara Grahadi, Rabu (22/1).
Selasa (21/1), KPK menahan Bupati nonaktif Situbondo Karna Suswandi (KS) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Eko Prionggo Jati (EPJ). Mereka ditahan selama 20 hari sampai 9 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.
Karna dan Eko ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
Menurut Pj Gubernur, pihaknya langsung menunjuk Plt Bupati supaya pemerintahan dan pelayanan publik di Situbondo tetap berlangsung normal. Semua pelaksanaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat tak boleh terganggu akibat adanya kasus korupsi itu.
"Plt Bupati akan menjalankan fungsinya selama proses hukum yang menimpa Bupati selesai, dan akan digantikan dengan Bupati terpilih," katanya.
Dari konferensi pers yang digelar KPK, Selasa (21/1), tersangka KS diduga menerima suap Rp5.575.000.000 dan EPJ diduga menerima Rp811.362.200 dalam pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024. (FL/E-2)
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik Barat soal kemunafikan HAM dan konflik global, tegaskan Malaysia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved