Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menandatangani surat pengangkatan Wakil Bupati Situbondo Nyai Khoirani sebagai Pelaksana Tugas Bupati, menggantikan Bupati Situbondo Karna Suwandi yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Hari ini sudah saya tandatangani penunjukan Plt Bupati Situbondo, yakni Wakil Bupati Situbondo," kata Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Negara Grahadi, Rabu (22/1).
Selasa (21/1), KPK menahan Bupati nonaktif Situbondo Karna Suswandi (KS) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Eko Prionggo Jati (EPJ). Mereka ditahan selama 20 hari sampai 9 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.
Karna dan Eko ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
Menurut Pj Gubernur, pihaknya langsung menunjuk Plt Bupati supaya pemerintahan dan pelayanan publik di Situbondo tetap berlangsung normal. Semua pelaksanaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat tak boleh terganggu akibat adanya kasus korupsi itu.
"Plt Bupati akan menjalankan fungsinya selama proses hukum yang menimpa Bupati selesai, dan akan digantikan dengan Bupati terpilih," katanya.
Dari konferensi pers yang digelar KPK, Selasa (21/1), tersangka KS diduga menerima suap Rp5.575.000.000 dan EPJ diduga menerima Rp811.362.200 dalam pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024. (FL/E-2)
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
Sebagai Menteri BUMN, Rini berperan dalam pengelolaan dan restrukturisasi berbagai perusahaan pelat merah, termasuk di sektor energi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved