Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRES Sukoharjo dan Forkopimda melakukan penanaman jagung di lahan seluas 250 hektare yang tersebar di 12 kecamatan, sebagai dukungan untuk program ketahanan pangan dan penguatan rancangan swasembada pangan.
"Ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Polres Sukoharjo bersama TNI dan pemerintah daerah pada Selasa (21/1/2025) melakaanakan penanaman jagung serentak di 12 kecamatan," ungkap Kapolresa Sukoharjo , AKBP Anggaito Hadi Prabowo di Dukuh Samin, Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Sukoharjo.
Anggaito dalam pelaksanaan penanaman jagung untuk penguatan ketahanan pangan di Sukoharjo, dibersamai Bupati Etik Suryani, Dandim 0726/Sukoharjo dan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windarjatno.
Ia menegaskan, kegiatan penanaman jagung itu sebagai wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan. “Jagung yang kita tanam hari ini nantinya akan dinikmati oleh masyarakat, termasuk anak cucu kita," kata dia.
Diharapkan, dengan kegiatan penguatan budidaya jagung ini, diharapkan kebutuhan impor dapat berkurang. Ketersediaan bahan pokok di wilayah Sukoharjo, juga memudahkan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya, seperti penyediaan makan siang gratis.
Polri, lanjut Anggaito, mengajak masyarakat mendukung penuh program ini. “Kami bersama Dandim 0726/Sukoharjo siap mengawal program pemerintah ini. Dan mohon masyarakat memberikan masukan melalui Kapolsek atau pejabat kecamatan,” imbuh dia.
Kegiatan ini menjadi bagian dari target pengelolaan 250 hektare lahan tumpang sari yang direncanakan selesai pada 2025. Sebanyak 12 Kapolsek dan anggota di Sukoharjo terlibat langsung penanaman.
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani memgapresiasi kolaborasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam penguatan ketahanan pangan yang menjadi program strategis pemerintah era kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Saya sangat merespons positif kegiatan ini. Penanaman jagung serentak di 12 kecamatan, termasuk Desa Sanggang, menjadi langkah besar mendukung diversifikasi pangan," kata dia.
Masyarakat diimbau bupati untuk tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga memanfaatkan jagung sebagai alternatif. Karena itu, agar masyarakat memanfaatkan lahan yang belum terpakai untuk menanam tanaman produktif.
“Monggo, kita manfaatkan lahan tidur di rumah masing-masing untuk menanam jagung. Ini langkah kecil yang berdampak besar bagi ketahanan pangan kita,” pingkas Etik. (S-1)
Keterlibatan Polda Jabar dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.
Program ini menjadi titik awal kolaborasi Polri dan FKDB dalam mewujudkan swasembada jagung melalui pemberdayaan petani dan masyarakat di daerah.
Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Polda Jambi berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kegiatan tanam jagung serentak di wilayah Polda Jabar berlangsung di lahan seluas 207 hektar se Jawa Barat
Penanaman jagung awal di ponpes tersebut di atas lahan sekitar satu hektare. Sementara benih ikan yang ditaburkan adalah nila sebanyak tiga ribu ekor.
Dalam sambutannya, Novianto Sulastono mengatakan, keterlibatan Imigrasi dalam gerakan tanam jagung ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke 79.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved