Mak-mak Yogyakarta Desak Presiden Batalkan Penerapan PPN 12%

PEMBERLAKUAN PPN 12% dinilai akan memberikan beban dan pukulan berat bagi para pelaku usaha terutama yang masih dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Para perempuan pelaku usaha yang tergabung dalam Mak-mak Yogyakarta ini menyampaikan pernyataan sikap yang isinya mendesak Presiden Prabowo untuk membatalkan PPN 12%.

Juru Bicara Mak-mak Yogyakarta, Mak Aisyah Haifani, mengatakan, saat ini para pelaku usaha khususnya yang masih dalam golongan UMKM belum sepenuhnya pulih dari pandemi covid-19 dan bahkan sebagian masih menyisakan utang yang harus diselesaikan. Ia menambahkan, kebanyakan dari Mak-mak Yogyakarta ini terjun sebagai pelaku usaha untuk membantu perekonomian rumah tangga. Ini karena kondisi perekonomian yang semakin sulit dan tidak cukup jika hanya ditulang-punggungi oleh suami.

Menurut mereka, masih banyak sumber-sumber pemasukan yang akan menggembungkan APBN dan belum digarap lebih serius oleh pemerintah, sehingga menaikkan pajak yang dalam hal ini adalah PPN tidak tepat. "Pemerintah belum memaksimalkan pemasukan dari sektor sumber daya alam. Padahal negara kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah," kata Aisyah, Jumat (27/12).

Baca juga : Presiden Prabowo Subianto Diminta Turunkan PPN Jadi 10%

Menurut mereka, pengelolaan sumber daya alam saat ini masih belum memberikan pemasukan yang memadai bagi negara. Bahkan, hanya untuk memenuhi kantong-kantong kelompok tertentu saja. Pada kesempatan itu, Mak-mak Yogyakarta mengingatkan pemerintah harus mencegah secara serius terjadinya korupsi, sehingga dana yang bocor ke tangan koruptor bisa dimanfaatkan unuk kepentingan rakyat.

Kepada Presiden Prabowo Subianto, Mak-mak Yogyakarta juga menyarankan agar lebih menggenjot pajak sektor lainnya. "PPN 12% yang katanya untuk barang mewah, tetapi kenyataan di lapangan lain, beli barang untuk produksi bagi UMKM pun pasti akan naik," ucapnya.

Karena itu, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan membatalkan pemberlakukan pajak tersebut. Mereka juga mendesak agar presiden mereshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Karena selama ini, Menteri Keuangan tidak mampu menggali sumber pendapatan negara yang lain kecuali menaikkan pajak dan cukai. (M-2)