Jamsostek Jadi Bukti Hadirnya Negara untuk Proteksi Ekosistem Desa

SEKITAR tahun 2020, Kartinah, warga Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) berduka. Suaminya yang menjabat sebagai Ketua RT 02/RW 01 bernama Sartono meninggal dunia. 

Sebagai seorang Ketua RT, dia ialah pelayan masyarakat paling bawah. Honor sebagai Ketua RT terbatas, sehingga pada awalnya agak bingung dengan biaya pemakaman, terlebih biasanya kalau di desa ada tradisi tahlilan hingga 7 hari. 

Namun, Kartinah akhirnya bisa bernapas lega. Ada santunan yang diterimanya sebagai ahli waris almarhum Sartono. Ia mendapatkan jaminan kematian senilai Rp42 juta. Sebagai Ketua RT, dia telah didaftarkan pihak desa sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) ke BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kematian senilai Rp42 juta sangat berarti. Karena tidak tidak mungkin ia peroleh tanpa ikut kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

Baca juga : Serahkan Hasil Kajian, Ombudsman RI: Terdapat Disharmonisasi Regulasi Jamsostek

Cerita lainnya dirasakan juga oleh Kustirah. Suaminya yang merupakan Ketua RT 07/RW 01 bernama Sumeri meninggal dunia. Dia memperoleh santunan senilai Rp42 juta. Hal yang barangkali tidak didapatkan saat menjabat Ketua RT di lain desa.

Sekretaris Desa (Sekdes) Tipar Kidul Ika Maryani mengungkapkan pihak desa mulai mendaftarkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mulai dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan hingga pekerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2020 lalu. 

“Setahu saya, belum semua desa mengikutsertakan LKD masuk program jamsostek. Sedangkan untuk perangkat desa telah dilaksanakan sejak lama pada 2016 silam,”jelas Ika pada Jumat (14/11).

Baca juga : Angka Universal Coverage Jamsostek Diharapkan Terus Meningkat, Wapres Berikan Paritrana Award

Tidak semua peserta yang termasuk dalam LKD adalah para orang tua. Ada juga milenial dan generasi Z yang biasa disebut sebagai generasi sandwich yang ikut serta. Generasi sandwich disebut-sebut menggambarkan kondisi seseorang yang harus menanggung beban hidup tiga generasi, yaitu orang tua, diri sendiri, dan anak-anak. 

“Dengan mengikutsertakan LKD, maka keluarga akan sangat terbantu. Jika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia, maka beban keluarga lebih ringan. Bisa dibayangkan jika kondisinya tidak ikut jamsostek. Pasti akan dapat menggerus ekonomi keluarga,”ungkapnya.

Ika mengungkapkan jumlah perangkat pemerintahan desa dan LKD di Tipar Kidul yang kini terproteksi jamsostek sebanyak 363 orang. Sedangkan dari BUMDes sebanyak 41 orang. 

Baca juga : Revisi UU Desa Resmi Disahkan, Perangkat dan Pekerja Ekosistem Desa Dilindungi Jamsostek

Lalu dari mana dananya sehingga desa mampu menghadirkan jamsostek? “Kami mengambil pendanaan dari pendapatan asli desa dan adanya CSR pabrik semen yang lokasinya berada di desa kami. Pemdes memutuskan untuk menghadirkan perlindungan bagi warga terutama pemdes dan LKD, karena mereka merupakan aset sumberdaya manusia (SDM) desa. Jadi dana CSR yang diberikan oleh perusahaan kami fokuskan untuk perlindungan Jamsostek. Desa sudah sangat merasakan manfaatnya. Warga yang ikut serta juga sepakat bahwa menghadirkan jamsostek membuat mereka bekerjanya lebih nyaman dan semangat,”tegasnya.

Menurutnya, pastinya semua orang tidak mengharapkan datangnya musibah. Namun, mereka juga memiliki risiko datangnya musibah. “Inilah yang menjadi latar belakang mengapa ikut jamsostek. Jika tidak ikut, nanti pihak desa malah jadi repot. Mau tidak mau, kalau ada yang kena musibah, desa akan mengeluarkan uang untuk santunan mandiri. Namun, dengan ikut jamsostek, semuanya beres,”kata dia.

Dengan masuknya pemdes, LKD dan pekerja BUMDes masuk dalam jamsostek, Desa Tipar Kidul menyabet juara 2 Paritrana Award 2024 untuk kategori Pemerintah Desa/Kelurahan tahun 2024. “Kami berterima kasih karena mendapatkan apresiasi juara ke-2 Paritrana Award 2024 untuk tingkat Jawa Tengah. Kami akan terus konsisten untuk mempertahankan kepesertaan jamsostek di desa kami,” paparnya.

Baca juga : Komisi X DPR RI: Harus Ada Sanksi Tegas Pengusaha yang tak Beri Jamsostek ke Pekerja

Ekosistem

Sementara Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Antony Sugiarto didampingi Kepala Bidang Kepesertaan Rosalina Agustin mengatakan di Banyumas sebanyak 301 desa telah mengikutsertakan perangkat pemdesnya ikut jamsostek. “Keikutsertaan pemdes dari 301 desa yang tersebar di 27 kecamatan tersebut telah dimulai sejak tahun 2016 silam.  Sudah ada konsistensi dari desa dan awarness dan willingness dari pihak desa untuk menyertakan seluruh personel pemdesnya. Rata-rata masing-masing desa ada 9-12 perangkat,”jelasnya pada Jumat (15/11).

Namun demikian, ia mengakui kalau belum seluruh desa di Banyumas seperti di Desa Tipar Kidul karena berbagai macam kendala. “Salah satunya adalah terkendala pendanaan. Namun, skema yang diterapkan Desa Tipar Kidul patut menjadi contoh, sebab melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perusahaan untuk menyalurkan CSR-nya. Bisa saja, misalnya, ada desa yang memiliki dana cukup, namun diperuntukkan bagi lainnya. Di sinilah membutuhkan pemahaman dan sosialisasi betapa pentingnya proteksi jamsostek khususnya bagi LKD,”katanya.

Dia menjelaskan LKD merupakan bagian dari ekosistem desa yang menjadi tonggak kemajuan maupun kesejahteraan desa. “Jangan anggap enteng pekerjaan kader Posyandu atau kader PKK. Dari tangan para ibu inilah, mereka hadir sebagai relawan untuk menuntaskan stunting. Mereka juga ikut serta mendorong ibu-ibu hamil untuk menjaga kesehatannya dan sebagainya. Sehingga mereka membutuhkan perlindungan. Kalau ada musibah, tentu mereka akan tercover dan tidak membuat ekonomi keluarga terganggu,”jelas dia.

Rosalina menambahkan pihaknya terus mengadakan sosialisasi dan roadshow ke desa-desa sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan universal coverage jamsostek (UCJ) yang ditarget hingga 36 persen. “Khusus di Banyumas, tingkat kepesertaan baru mencapai 31 persen dari sekitar 600 ribu tenaga kerja yang ada, baik sektor formal maupun informal. Oleh karena itu, kami terus mengusahakan peningkatkan jumlah kepesertaan,”ujarnya.

Dia mengatakan manfaat yang diperoleh jika ikut serta dalam jamsostek. Untuk jaminan kematian (JK) karena sakit, maka mendapatkan Rp42 juta. Rinciannya Santunan kematian sebesar Rp20 juta, biaya pemakaman sebesar Rp10 juta, santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp12 juta.

“Ada juga bantuan beasiswa kepada anak peserta yang meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja untuk dua orang anak. Total beasiswa santunan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diterima oleh anak peserta yang meninggal dunia adalah sebesar Rp174 juta. Beasiswa ini diberikan kepada dua anak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia, mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi,”katanya.

Perlindungan ketenagakerjaan lewat jamsostek kepada para pengabdi desa ini merupakan bukti kehadiran negara pada ekosistem desa. Tugas pengabdian mereka patut dihargai dengan memberikan proteksi.(H-2)