Peserta BPJS Kesehatan Nonaktif Bisa Diaktifkan Kembali Lewat Dinsos

LEBIH dari 133 ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayah Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga, Jawa Tengah, mengalami penonaktifan kepesertaan. Meski demikian, para peserta yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya dan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan lewat dinas sosial (Dinsos).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Purwokerto Niken Sawitri menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut terjadi sebagai dampak dari peralihan sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Itu diatur dalam Keputusan Menteri Sosial (Kemensos) Nomor 80 Tahun 2025.

“Di Kabupaten Banyumas ada 53.730 peserta yang dinonaktifkan, Cilacap 47.047 peserta, dan Purbalingga sebanyak 32.944 peserta. Jumlah ini cukup besar karena adanya pembaruan data,” terang Niken.

Baca juga : KLHK Dorong Kolaborasi Pengelolaan Sampah di Indonesia

Ia menambahkan bahwa perubahan sistem ini memang berdampak langsung terhadap status kepesertaan warga. Sebab, DTSEN secara resmi menggantikan peran DTKS dalam mendata penerima manfaat program sosial.

Kendati demikian, Niken menegaskan bahwa masyarakat yang terdampak masih dapat mengurus reaktivasi kepesertaan JKN-PBI melalui Dinas Sosial (Dinsos) di masing-masing kabupaten. 

“Peserta bisa datang langsung ke Dinsos. Nantinya pihak Dinsos akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar proses reaktivasi berjalan lancar,” jelasnya.

Baca juga : Menteri Siti Nurbaya Terapkan Arahan Presiden dalam Atasi Masalah Sampah

Di sisi lain, Niken memastikan bahwa meski ada penyesuaian anggaran, dukungan untuk PBI yang bersumber dari APBD tetap berjalan tanpa pengurangan. “Hal ini sesuai arahan Presiden, bahwa anggaran bantuan sosial dan pendidikan tidak boleh terdampak, termasuk JKN,” ujarnya.

Niken juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, dengan menjunjung nilai-nilai organisasi seperti Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovatif. “Kolaborasi adalah kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program JKN demi generasi masa depan yang lebih sehat,” tambahnya.

Per Juni 2025, tingkat cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto telah mencapai 98,77 persen. Artinya, sebanyak 4.886.900 jiwa dari total 4.985.944 penduduk di Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga sudah tercakup dalam program ini, menunjukkan kemajuan signifikan menuju tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Selain itu, implementasi JKN juga turut mendorong pertumbuhan fasilitas kesehatan di kawasan tersebut. Hingga Mei 2025, puluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) telah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Layanan yang diberikan pun dipastikan mudah diakses, cepat, setara, tanpa biaya tambahan, diskriminasi, maupun batasan hari rawat inap. (H-4)