Dua Pekerja Migran Asal Bali Berhasil Dipulangkan dari Libanon

PEMERINTAH Provinsi (pemprov) Bali, melalui Dinas Tenaga Kerja dan ESDM, kembali memfasilitasi kepulangan dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang terdampak situasi krisis di Libanon pasca agresi Israel.

Kedua PMI yang berasal dari Gianyar dan Jembrana itu sudah diberangkatkan ke Bali dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, (11/10) pukul 15.50 WIB. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat dikonfirmasi Sabtu (12/10) membenarkan pemulangan PMI asal Bali itu.

Baca juga : Relawan Libanon Gotong Royong di Tengah Agresi Israel

Ia menegaskan bahwa pemulangan itu merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. “Ini merupakan pemulangan yang kedua kalinya.  Negara, melalui Pemerintah Provinsi Bali, hadir untuk melindungi WNI, terutama warga Bali yang kebetulan berada di kawasan konflik,” ujarnya.

Baca juga : Tiongkok Kecam Serangan Israel ke Libanon

Kedua PMI asal Bali tersebut adalah Ni Made Rudiani asal Gianyar dan Ni Made Santi asal Jembrana. Kedua warga Bali ini diserahterimakan kepada Pemprov Bali melalui Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali, Cikini, Jakarta Pusat, di Terminal 3 Cengkareng Lounge Umroh pada Kamis, (10/10) pukul 23.30 WIB.

Setelahnya, kedua warga Bali itu diberikan fasilitas bermalam di mess Badan Penghubung Provinsi Bali. Pemprov Bali juga memfasilitasi penerbangan mereka kembali ke Denpasar pada Jumat (11/10) dengan biaya yang ditanggung oleh Pemprov Bali.

Baca juga : Tiongkok Menentang Israel Langgar Kedaulatan Libanon

Kedua PMI itu juga langsung diantar ke rumahnya masing-masing setelah tiba di Bandara Ngurah Rai. Penjemputan di bandara dikoordinasikan oleh masing-masing Pemkab asal kedua PMI tersebut.

Baca juga : Bahas Konflik Israel-Libanon, PM Irak Serukan Pertemuan para Pemimpin Arab dan Muslim

Belajar dari pengalaman tersebut, Dewa Indra meminta kepada seluruh stakeholder mulai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, agen tenaga kerja luar negeri, dan instansi terkait lainnya agar lebih selektif dalam menempatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya mengevaluasi lagi penempatan di daerah konflik.

Pihaknya juga merasa penting untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan data PMI Bali di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal terkait sebaran PMI asal Bali.

Pihaknya juga menghimbau masyarakat Bali, terutama pencari kerja atau calon PMI, agar mengikuti prosedur penempatan ke luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan serta memverifikasi informasi melalui Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota atau Provinsi guna memastikan kejelasan lembaga dan prosedur penempatan kerja. (M-1)