Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
EDDY Keleng Ate Berutu dipastikan akan kembali maju di Pilkada Dairi 2024. Sang incumbent akan diusung oleh PDIP dan akan mendaftar di hari terakhir pendaftaran cabub-cawabup pada 29 Agustus 2024.
Pengamat Politik dari Lembaga Studi Pemilu dan Politik (LSPP), Nurjaya mengatakan PDIP dinilai mengambil keputusan tepat usai memutuskan mengusung pasangan Eddy Keleng Ate Barutu dan Depriwanto Sitohang yang tidak mendapat rekomendasi dari partainya yakni Golkar di Pilkada Dairi 2024.
Pasalnya secara popularitas maupun elektabilitas, Eddy Keleng mengungguli pesaing-pesaingnya.
Baca juga : Anies Disarankan Bikin Parpol untuk Kendaraan Politik
"Eddy Keleng itu ibarat permata yang dibuang begitu saja oleh Golkar. Incumbent yang punya elektabilitas tinggi tapi tidak diusung," kata dia.
Nurjaya juga menilai Golkar telah mengambil langkah keliru dengan tidak mengusung kembali Eddy Keleng. Hal ini karena Dairi berpeluang ditinggal salah satu kader partai terbaiknya.
"Jelas rugi buat Golkar. Ada kabar Eddy Keleng bakal menjadi kader PDIP. Jika hal itu benar terjadi, sebuah kerugian besar buat Golkar. Suara mereka di 2029 nanti kemungkinan akan menurun karena ditinggal panglima perangnya," pungkas Nurjaya.(P-5)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved