Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
EDDY Keleng Ate Berutu dipastikan akan kembali maju di Pilkada Dairi 2024. Sang incumbent akan diusung oleh PDIP dan akan mendaftar di hari terakhir pendaftaran cabub-cawabup pada 29 Agustus 2024.
Pengamat Politik dari Lembaga Studi Pemilu dan Politik (LSPP), Nurjaya mengatakan PDIP dinilai mengambil keputusan tepat usai memutuskan mengusung pasangan Eddy Keleng Ate Barutu dan Depriwanto Sitohang yang tidak mendapat rekomendasi dari partainya yakni Golkar di Pilkada Dairi 2024.
Pasalnya secara popularitas maupun elektabilitas, Eddy Keleng mengungguli pesaing-pesaingnya.
Baca juga : Anies Disarankan Bikin Parpol untuk Kendaraan Politik
"Eddy Keleng itu ibarat permata yang dibuang begitu saja oleh Golkar. Incumbent yang punya elektabilitas tinggi tapi tidak diusung," kata dia.
Nurjaya juga menilai Golkar telah mengambil langkah keliru dengan tidak mengusung kembali Eddy Keleng. Hal ini karena Dairi berpeluang ditinggal salah satu kader partai terbaiknya.
"Jelas rugi buat Golkar. Ada kabar Eddy Keleng bakal menjadi kader PDIP. Jika hal itu benar terjadi, sebuah kerugian besar buat Golkar. Suara mereka di 2029 nanti kemungkinan akan menurun karena ditinggal panglima perangnya," pungkas Nurjaya.(P-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved