Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) resmi meluncurkan rumah data untuk meningkatkan kualitas pengawasan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Rumah Data Bawaslu Jatim merupakan penyimpanan data bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jatim.
Ketua Bawaslu Jatim A Warits menjelaskan, Rumah Data ini sebelumnya sudah digunakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, hanya untuk menyimpan Formulir A.
Baca juga : Bawaslu Jabar Beberkan Kerawanan yang Berpotensi Terjadi saat Pilkada 2024
"Kemudian dikembangkan untuk menyimpan hasil pengawasan saat hari pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024, lalu dari
mendokumentasikan C-hasil, kejadian khusus, daftar hadir, dan foto KTP-el DPK yang ada di TPS," kata Warits di Surabaya, Rabu (14/8).
Ketua Bawaslu Jatim itu menyebut, pada Pemilu 2024 lalu, penggunaan rumah data mampu mengumpulkan ratusan ribu hasil pengawasan.
Dari pengalaman itu, Bawaslu Jatim meningkatkan dan mengembangkan Rumah Data dalam Pemilihan Serentak 2024.
Rumah Data terbaru itu, saat ini bisa menyimpan Formulir A, imbauan, saran perbaikan, laporan, temuan, rekomendasi dan sengketa. Rumah data ini akan terkoneksi dengan situs Bawaslu se-Jatim, sehingga publik dapat mengetahui kinerja pengawas pemilu se-Jatim.
Baca juga : Dewan Pers Ajak Jurnalis NTT Jaga Netralitas Pemberitaan Pilkada
Menurut Warits, hal ini sebagai upaya pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada publik. "Bawaslu yang terbuka akan membuat publik semakin percaya kualitas Pemilihan serentak 2024," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu RI Herwyn JH Malonda mengatakan, rumah data ini menjadi fungsi pengawasan oleh publik terhadap kinerja Bawaslu.
"Dengan ada Rumah Data ini bisa ketahuan (Bawaslu) kabupaten/kota, provinsi yang ketika melakukan tugasnya ini tidak bekerja dengan baik
termasuk juga diputuskan," ujarnya.
Selain itu, tim pengawas bisa mencatat peristiwa dalam setiap tahapan Pilkada 2024. Sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisir kecurangan.
"Bawaslu provinsi kabupaten/kota kawan-kawan yang bekerja di tingkat bawah itu bisa menampilkan apa sih yang terjadi dalam sebuah tahapan, sebuah peristiwa dalam pemilihan sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan," tandasnya. (FL/J-3)
Untuk angkatan pertama ini baru disediakan tingkat sekolah menengah dengan kuota siswa SR sebanyak lima rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari 125 orang.
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
SLAMET Raharjo Heri Nugroho atau akrab disapa Coach Heri membawa anak didiknya meraih medali emas dalam cabang menembak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025.
Penilaian terhadap potensi atlet tak melulu didasarkan pada raihan gelar, namun juga mempertimbangkan peluang mereka untuk berkembang.
Tujuan utamanya adalah menyegarkan pikiran, melepas stres, sekaligus mendekatkan diri dengan alam.
Daftar 25 SMP terbaik di Jawa Timur berdasarkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), yang mencatatkan prestasi gemilang dalam enam tahun berturut-turut.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved