Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
UTUSAN Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono mendorong Pemerintah Kota Manado untuk melakukan berbagai cara demi terus meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Salah satunya dengan mendorong pengembangan UMKM setempat, karena Manado terkenal sebagai destinasi pariwisata turis lokal dan mancanegara.
Hal tersebut diungkapkannya saat bertemu dengan Walikota Manado Andrei Angouw, di Kantor Dinas Walikota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (18/7/2024).
Baca juga : Bapanas Komitmen Dorong Pengembangan UMKM Pangan
“Bila kinerja pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tiap daerah positif, sudah secara otomatis angka kemiskinan bisa dikendalikan. Salah satunya dengan cara mendorong pengembangan UMKM agar masuk ke dalam sektor industri atau hilirisasi,” tutur Muhamad Mardiono.
Muhamad Mardiono pun mengapresiasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Manado yang sudah pulih perlahan sejak Covid-19. Begitu juga dengan tren penurunan persentase penduduk miskin yang sebelumnya 7,38 persen menjadi 7,25 persen di Maret 2024.
“Saya sudah lama tidak datang ke Kota Manado. Sehingga kalau dilihat sudah jauh sekali perkembangannya, terutama dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayahnya yang semakin baik, termasuk di bidang pengetasan kemiskinan dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Baca juga : Kendalikan Inflasi, Pemkot Denpasar Kembali Gelar Pasar Rakyat
Sementara, Walikota Manado Andrei Angouw berharap pertemuan kali ini dapat membawa kebaikan yang berujung untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Kota Manado.
“Kita sangat berterima kasih dan senang atas kunjungan Bapak Mardiono selaku UKP. Kita berharap masukan ini bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang tentu ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Andrei.
Adapun kedatangan Muhamad Mardiono ke Kota Manado untuk berdiskusi secara langsung dengan Wali Kota Manado beserta jajaran demi menyerap masukan dalam ruang lingkup kerja UKP. Kemudian, nantinya masukan tersebut akan dikaji dan dievaluasi menjadi rekomendasi kebijakan yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi masukan bagi kementerian atau lembaga terkait. (Z-6)
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui partisipasi aktif dalam program Gerakan Pangan Murah.
Diduga Langgar Mutu, Pemprov DKI Sebut Beras Subsidi Food Station Sudah Diuji
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved