Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
UTUSAN Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono mendorong Pemerintah Kota Manado untuk melakukan berbagai cara demi terus meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Salah satunya dengan mendorong pengembangan UMKM setempat, karena Manado terkenal sebagai destinasi pariwisata turis lokal dan mancanegara.
Hal tersebut diungkapkannya saat bertemu dengan Walikota Manado Andrei Angouw, di Kantor Dinas Walikota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (18/7/2024).
Baca juga : Bapanas Komitmen Dorong Pengembangan UMKM Pangan
“Bila kinerja pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tiap daerah positif, sudah secara otomatis angka kemiskinan bisa dikendalikan. Salah satunya dengan cara mendorong pengembangan UMKM agar masuk ke dalam sektor industri atau hilirisasi,” tutur Muhamad Mardiono.
Muhamad Mardiono pun mengapresiasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Manado yang sudah pulih perlahan sejak Covid-19. Begitu juga dengan tren penurunan persentase penduduk miskin yang sebelumnya 7,38 persen menjadi 7,25 persen di Maret 2024.
“Saya sudah lama tidak datang ke Kota Manado. Sehingga kalau dilihat sudah jauh sekali perkembangannya, terutama dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayahnya yang semakin baik, termasuk di bidang pengetasan kemiskinan dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Baca juga : Kendalikan Inflasi, Pemkot Denpasar Kembali Gelar Pasar Rakyat
Sementara, Walikota Manado Andrei Angouw berharap pertemuan kali ini dapat membawa kebaikan yang berujung untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Kota Manado.
“Kita sangat berterima kasih dan senang atas kunjungan Bapak Mardiono selaku UKP. Kita berharap masukan ini bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang tentu ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Andrei.
Adapun kedatangan Muhamad Mardiono ke Kota Manado untuk berdiskusi secara langsung dengan Wali Kota Manado beserta jajaran demi menyerap masukan dalam ruang lingkup kerja UKP. Kemudian, nantinya masukan tersebut akan dikaji dan dievaluasi menjadi rekomendasi kebijakan yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi masukan bagi kementerian atau lembaga terkait. (Z-6)
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus menjadi perbincangan publik hingga di awal 2026.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Peneliti ungkap Suku Asli Amerika telah menyebarkan kentang liar melintasi wilayah Four Corners sejak 10.000 tahun silam, jauh sebelum era pertanian dimulai.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved