Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
UTUSAN Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono mendorong Pemerintah Kota Manado untuk melakukan berbagai cara demi terus meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Salah satunya dengan mendorong pengembangan UMKM setempat, karena Manado terkenal sebagai destinasi pariwisata turis lokal dan mancanegara.
Hal tersebut diungkapkannya saat bertemu dengan Walikota Manado Andrei Angouw, di Kantor Dinas Walikota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (18/7/2024).
Baca juga : Bapanas Komitmen Dorong Pengembangan UMKM Pangan
“Bila kinerja pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tiap daerah positif, sudah secara otomatis angka kemiskinan bisa dikendalikan. Salah satunya dengan cara mendorong pengembangan UMKM agar masuk ke dalam sektor industri atau hilirisasi,” tutur Muhamad Mardiono.
Muhamad Mardiono pun mengapresiasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Manado yang sudah pulih perlahan sejak Covid-19. Begitu juga dengan tren penurunan persentase penduduk miskin yang sebelumnya 7,38 persen menjadi 7,25 persen di Maret 2024.
“Saya sudah lama tidak datang ke Kota Manado. Sehingga kalau dilihat sudah jauh sekali perkembangannya, terutama dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayahnya yang semakin baik, termasuk di bidang pengetasan kemiskinan dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Baca juga : Kendalikan Inflasi, Pemkot Denpasar Kembali Gelar Pasar Rakyat
Sementara, Walikota Manado Andrei Angouw berharap pertemuan kali ini dapat membawa kebaikan yang berujung untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Kota Manado.
“Kita sangat berterima kasih dan senang atas kunjungan Bapak Mardiono selaku UKP. Kita berharap masukan ini bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang tentu ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Andrei.
Adapun kedatangan Muhamad Mardiono ke Kota Manado untuk berdiskusi secara langsung dengan Wali Kota Manado beserta jajaran demi menyerap masukan dalam ruang lingkup kerja UKP. Kemudian, nantinya masukan tersebut akan dikaji dan dievaluasi menjadi rekomendasi kebijakan yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi masukan bagi kementerian atau lembaga terkait. (Z-6)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Dalam konsep piramida gizi seimbang, susu hanyalah salah satu opsi dari kelompok sumber protein.
Keberhasilan ini kian lengkap dengan torehan sejarah pada cadangan beras pemerintah yang kini menyentuh level tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Penelitian menunjukkan bahwa kadar mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, dan mangan pada terong dilaporkan meningkat setelah dibakar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggelar rapat terbatas (ratas) untuk merumuskan langkah pengendalian harga yang efektif.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved