Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus bersinergi gencarkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya melalui program bimbingan teknis keluarga berintegritas.
“Keluarga mempunyai peran penting dalam pencegahan korupsi, terutama mengenai keterbukaan dalam hal asal perolehan pendapatan ekonomi dari suami atau istri,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno disela pembukaan Bimtek Keluarga Berintegritas di Kantor Setda Jateng, Senin, 8 Juli 2024.
Menurut dia, integritas salah satunya dimulai dari keluarga. Kendali keluarga sangat penting untuk memastikan pendapatan yang diperoleh berasal dari cara yang wajar.
Baca juga : KPK Diminta Buka Penyelidikan Jika Bukti Penerimaan Gratifikasi Ganjar Cukup
"Sepanjang itu menjadi hak dan sesuai dengan ketentuan, maka harus disyukuri. Tetapi kalau ternyata uang itu bukan dari yang seharusnya, maka seorang istri atau keluarga harus mengingatkan suami agar tidak dilakukan," kata dia.
Sumarno mengatakan, istri maupun suami pejabat berhak mengingatkan pasangannya jika membawa uang yang jumlahnya lebih dari yang seharusnya diterima. Dikatakan dia, prinsip dalam keluarga menjadi pendorong setiap individu untuk berintegritas.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto mengatakan, bimtek ini melibatkan motivator dan psikolog. Tujuannya untuk membangun keluarga harmonis agar dapat saling mengingatkan tidak melakukan korupsi.
Baca juga : Ganjar Bangun Sistem Pencegahan Korupsi di Jateng
"Materi yang diberikan terkait berbagai bentuk korupsi yang melibatkan keluarga, upaya pencegahan dari keluarga, dan sebagainya," ucapnya.
Kumbul menyebut, Indonesia bebas korupsi dapat terwujud dimulai dari diri masing-masing. Apabila setiap individu dan keluarga tidak korupsi, diharapkan lingkungan sekitarnya baik RT, RW, dan seterusnya juga tidak korupsi.
"Jadi keluarga sangat penting untuk saling mengingatkan. Apalagi sekarang banyak kasus korupsi yang modusnya melibatkan keluarga, baik istri maupun anak," kata dia.
Baca juga : Kasus Korupsi Banjarnegara, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Purbalingga
Selain Provinsi Jateng, KPK telah melaksanakan bimtek keluarga berintegritas di berbagai daerah di Indonesia. Sekitar 80 daerah telah melaksanakan program serupa, termasuk program Paku Integritas yang dilaksanakan di tingkat kementerian.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan bersama Pemprov Jateng, diikuti sebanyak 35 pasangan kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
(Z-9)
Agus mengatakan, pelanggaran etik bagi akuntan publik bisa menimbulkan korupsi karena pekerjaan mereka mengaudit proyek, yang sebagian berkaitan dengan kerja pemerintah.
Hari raya Idul Fitri adalah momentum anak bangsa untuk memperbarui komitmen meningkatkan sinergi dan cegah korupsi demi mewujudkan Indonesia yang semakin baik.
Dengan demikian, sambung dia, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara menjadi kunci dalam mengawal integritas keuangan negara.
KPK meyakini RUU Perampasan Aset bakal menjadi deklarasi atas konsistensi pemberantasan korpsi di Indonesia jika disahkan.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan para tersangka memanfaatkan proyek receh untuk menghindari pelelangan. Itu, kata dia, nilainya di bawah Rp200 juta.
Bivitri menyoroti bagaimana tingkat kesejahteraan yang membuat hakim bisa masuk ke jurang korupsi. Ia mengambil contoh hakim di level bawah yang sejak 2012 tunjangannya tidak pernah naik.
Pada pemilihan pejabat yang dilakukan secara terbuka, biasanya pendaftar baru mendaftar menjelang penutupan pendaftaran.
Sidak ini dilakukan untuk memastikan para ASN di Bali tidak lagi membawa botol plastik atau bungkusan makanan lainnya yang terbuat dari plastik ke kantor.
Uang itu merupakan hasil dari pemotongan ganti uang di Bagian Umum Sekda Pekanbaru sejak Juli 2024.
Sebanyak Rp170 juta telah diberikan Indra kepada dua orang yakni Kadishub Kota Pekanbaru Yuliarso (YL) dan sebagian wartawan di sana.
KPK menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Plt Kabag Umum Pemkot Pekanbaru Novin Karmila juga ditetapkan sebagai tersangka atas OTT ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved