Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Korps Adhyaksa diminta menginstruksikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Metro Lampung agar tegak lurus menangani perkara jual beli proyek APBD Lampung Tengah. Kasus tersebut diduga melibatkan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad.
Hal itu disampaikan Agung Mattauch, pengacara pelapor Habriansyah, dalam pengaduannya kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. ”Kami juga sudah melaporkan perkara ini ke KPK,” kata Agung, di Jakarta, Senin (1/7).
Mattauch juga meminta perlindungan hukum ke Jaksa Agung yang ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jam-WAS), Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Kepala Kejaksaan Negeri Metro Lampung, agar perkara tersebut bisa dituntaskan.
Baca juga : BPK dan KPK Diminta Turun Tangan Periksa Dugaan Anggaran Gaib APBD DKI
”Perkara ini sudah terbuka. Selain ke KPK, kami juga sudah meminta PPATK turun tangan untuk memeriksa aliran dananya. Jadi jangan ada oknum yang macam-macam,” kata dia.
Sebelumnya, penyidik Polres Metro (Lampung) memeriksa Musa Ahmad terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan proyek APBD berupa pengadaan jalan, sumur bor, dan talud. Pemeriksaan dilakukan dengan meminjam Kantor Polsek Gambir, Jakarta Pusat, seusai Musa mendarat di Bandara Soetta, Cengkareng, dari Arab Saudi, Kamis (27/6) malam.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan proyek yang juga melibatkan tersangka Erwin Saputra dan Ferdian Ricardo (keponakan Musa). Berkas perkara Erwin sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Metro Lampung. Sementara itu, Ferdian masih buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).
Baca juga : Bangunan Instalasi Pembuangan Tinja di Flotim Tak Difungsikan, Proyek 4,7 Miliar Mubazir
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik, menjelaskan kasus berawal dari laporan korban Habriansyah. Dia melaporkan Erwin Saputra atas penipuan dan atau penggelapan pembangunan proyek sebesar Rp2 miliar. "Korban ini mengaku mengalami kerugian sebesar Rp2 miliar,” ucap Umi.
Dari laporan yang dibuat pada 15 Agustus 2023, kepolisian langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Erwin akhirnya ditangkap pada 30 April 2024. Kasus tersebut dilaporkan karena proyek pembangunan jalan yang dijanjikan ternyata tidak ada. (J-2)
KPK sudah menetapkan tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang pada 10 Desember 2025, termasuk Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya.
Tim Tekab 308 menangkap tiga anggota ormas Pambers yang diduga terlibat penganiayaan seorang sekuriti di Jalan S Parman, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar.
SATUAN Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah mengungkap jaringan peredaran narkoba jenis ganja kering antarprovinsi, pada Selasa, (2/4) dini hari.
SEORANG anggota polisi dari Polres Lampung Tengah ditemukan tewas di sebuah penginapan di Lampung. Ia diduga dibunuh temannya, seorang remaja berusia 16 tahun.
POLDA Lampung akan memeriksa 22 oknum Brimob yang terlibat dalam kerusuhan antarsuporter dalam turnamen antarkampung di Lapangan Dusun V, Kampung Buyut Udik
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Ketua DPRD Klungkung mengingatkan bahwa persetujuan anggaran tersebut, khususnya terkait skema pinjaman daerah, harus disertai dengan catatan pengawasan yang serius.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved