Menkopolhukam: Keterbukaan Informasi Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang menjadi keynote speech dalam pembukaan Rakornas Komisi Informasi (KI)-15 di Kalimantan Selatan, menegaskan keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

"Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ucap Hadi, Selasa (11/6).

Pada Rakornas ke 15 KI ini ditandai dengan MoU antara KI dengan PWI, Kadin dan Mabes Polri. Ketua Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan keterbukaan informasi sangat berpengaruh pada iklim investasi dan dunia usaha suatu negara. Kadin terus mendorong keterbukaan informasi atau transparansi bagi dunia usaha agar mempunyai daya saing.

Baca juga : Kalimantan Selatan Siap Jadi Tuan Rumah Rakornas ke-15 Komisi Informasi

"Kadin mengapresiasi dan mendorong adanya keterbukaan informasi bagi pelaku usaha. Keterbukaan informasi akan berpengaruh bagi iklim investasi dan dunia usaha," tuturnya.

Dunia usaha juga sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah terutama yang berhubungan dengan pajak, instentif termasuk persoalan pengadaan barang dan jasa. Keberadaan KI juga sangat penting ditengah kondisi dunia saat ini, era digitalisasi dan AI. Transparansi berkolerasi pada rendahnya korupsi, lingkungan bisnis kondusif, kepercayaan investor meningkat seperti negara Singapura dan Eropa.

Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro mengatakan keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga : Gubernur Kalsel Dorong Transparansi dan Peningkatan Anggaran Komisi Informasi untuk Pemerintahan Akuntabel

"Salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional," ungkap Donny.

Donny menyampaikan, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global. 

"Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia," lanjut Donny. (Z-3)