Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Tri Rismaharini memadukan peta aliran lahar dingin Gunung Marapi dengan kondisi pemukiman untuk mendapatkan data wilayah beresiko terdampak banjir lahar dingin di Sumatra Barat.
Peta aliran lahar yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan lokasi-lokasi yang berisiko terdampak aliran lahar jika terjadi hujan di hulu.
Peta ini pula yang menjadi dasar bagi Risma saat memindahkan lokasi pengungsian yang dikoordinir Kementerian Sosial.
Baca juga : Ada Tumpukan Material Sisa Erupsi, Gubernur Sumbar Minta Warga Waspadai Bencana Susulan Gunung Marapi
Sebelumnya, posko Kemensos di Kabupaten Tanah Datar berada pada kawasan dengan potensi terlanda aliran lahar dingin. Namun, setelah Mensos Risma menggunakan geotag dan melakukan overlay dengan peta potensi lahar, posko langsung dipindahkan 1,7 km dari titik terluar zona aliran lahar Gunung Marapi.
Menurut Risma, banjir lahar dingin masih berpotensi terjadi. Informasi ini ia peroleh dari petugas Pos Pemantau Gunung Marapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang mengatakan bahwa masih banyak tumpukan material pasca eruspi di kaldera yang berpotensi turun melalui aliran-aliran lahar.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Risma akan menyiapkan pengungsian di titik aman bagi warga yang bermukim di jalur lahar dingin.
Baca juga : Korban Tewas Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi Sumbar Jadi 67 Orang
“Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menyiapkan pengungsian lagi untuk menampung kemungkinan yang mereka selama ini tinggal di aliran-aliran lahar itu, terutama untuk lansia, perempuan, dan anak-anak,” ungkap Risma, dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (18/5).
Selanjutnya, Kemensos beserta pihak terkait akan membentuk posko 24 jam yang berfungsi memberikan informasi dan membantu masyarakat jika ada potensi bencana. Selain itu, Risma akan menyiapkan jalur evakuasi dan penanda jalur berbahaya untuk meminimalisir dampak bencana.
Risma menambahkan Kemensos akan menyiapkan peta bencana yang bisa diakses oleh masyarakat luas dan dilengkapi dengan peta lokasi lumbung sosial.
“Saya lagi menyiapkan agar peta ini bisa diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui posisinya dengan geotag. Saya di sini aman atau enggak, begitu,” tandasnya. (Z-1)
Gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Timur 2024 yang diajukan pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta tidak dapat dilanjutkan.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) resmi menggugat hasil Pilkada Jatim 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Jika menang Pilgub Jatim 2024, Risma berjanji akan berkeliling ke berbagai wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Jatim.
Luluk seharusnya bisa menjadi pesaing ketat Khofifah dan Risma di Pilkada Jawa Timur.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) mengatakan banyak kejutan saat debat pilkada Jatim salah satunya penampilan Luluk Nur Hamidah.
PASANGAN Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan visi dan misinya sebagai pembukaan debat Pilkada Jawa Timur 2024 pada Jumat (18/10) malam ini.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved