BNPB Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana Banjir Lahar di Sumbar

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penanganan darurat banjir lahar hujan dan tanah longsor yang menerjang enam kabupaten dan kota di Sumatra Barat (Sumbar). 

Percepatan tersebut dilakukan agar penanganan dapat beralih dari tanggap darurat menjadi transisi menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.

Suharyanto menekankan pentingnya percepatan salah satunya yang dilakukan adalah penyelesaian pendataan kebutuhan akan relokasi warga yang rumahnya terdampak dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga agar di data.

Baca juga : Update Banjir Lahar Sumbar : 67 Orang Meninggal, 20 Orang Hilang

"Pemerintah sudah memikirkan, merencanakan, dan tinggal melaksanakan tahapan selanjutnya untuk transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi yani pendataan akan kebutuhan relokasi, tolong ini segera dilakukan, sehingga dalam waktu dekat bisa diketahui mana yang direlokasi mana yang tidak," kata Suharyanto.

BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan wilayah mana saja di sekitar Gunungapi Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana khususnya daerah yang terdapat aliran sungai yang menjadi jalur aliran lahar dingin dari atas lereng Marapi. Termasuk menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.

"Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan di data mana yang harus di relokasi dan tidak dan Deputi IV BNPB ini yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah, artinya yang menentukan nanti hingga ke pemerintah pusat," terang Suharyanto.

Selain tempat tinggal, Kepala BNPB juga menyoroti mata pencaharian para warga terdampak yang direlokasi rumahnya. Suharyanto menekankan, pentingnya pemerintah daerah juga menyediakan sumber mata pencahariannya salah satunya adalah lahan yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sarana perkebunan.

"Karena warga yang direlokasi pasti butuh tempat mencari nafkah juga jadi memang masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun, ini perlu di lihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," tambah Suharyanto. (YH/P-5)