Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BENCANA alam di berbagai daerah kerap terjadi berulang, seperti longsor dan banjir yang melanda delapan kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dampak terparah akibat bencana ini dialami Kabupaten Luwu. Bencana itu pun hanya berselang tiga bulan sejak terakhir kali terjadi pada Februari lalu.
Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Ilham Alimuddin menyebut luasnya wilayah yang terdampak oleh bencana hingga banyaknya korban jiwa diduga disebabkan mitigasi yang belum maksimal.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8535
Ketua Bawaslu Luwu Irpan mengatakan, penelitian dan pengusutan saat ini sedang dilaksanakan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam tahapan pilkada itu.
Kecamatan Latimojong merupakan kecamatan dengan dampak terparah, akses menuju lokasi terdampak putus, warga terisolasi.
Sekitar 3.479 kepala keluarga terdampak banjir dan longsor, 9 orang dilaporkan tertimbun longsor dan 4 orang lainnya terbawa arus banjir.
Wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali dilanda banjir. Sebanyak 10 desa di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bua, Walenrang Timur, dan Walenrang Utara terendam.
Kandidat presiden Anies Baswedan tiba di Istana Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/09/2023). Ia akan mengikuti prosesi adat Mappesabbi Ale atau doa restu menghadapi Pilpres 2024.
TIM SAR masih melakukan pencarian korban di titik longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Potensi kejadian bencana di Jawa Barat mulai dari banjir, tanah longsor hingga angin kencang
Mitigasi bisa menjadi upaya pencegahan sebelum terjadinya bencana.
BADAN Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) akhirnya bisa memetakan sesar aktif yang menjadi pemicu gempa bumi di Kabupaten Sumedang Jawa Barat (Jabar) pada pergantian Tahun 2024.
Gempa di Sumedang terjadi pada 31 Desember 2023 hingga Januari 2024.
Program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sangat tepat mengingat wilayah Garut yang rawan bencana memerlukan upaya mitigasi dari pemerintah dan masyarakat.
Hal ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan dini dan kewaspadaan jika terjadi bencana di sekitar lingkungannya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved