Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERUSAHAAN di Kota Cimahi menghadapi krisis yang disebabkan beberapa faktor. Kondisi ini tentunya mengancam para buruh mulai dari pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cimahi, Christina Sri Manunggal menjelaskan, kondisi perusahaan saat ini belum pulih usai dihantam pandemi covid-19, belum lagi dengan krisis global yang berdampak pada pasar ekspor.
"Ada beberapa perusahaan terpaksa mengurangi karyawan, ada pula yang mengurangi jam kerja. Kalau perusahaan yang bangkrut belum ada, semoga tidak ada," katanya saat dihubungi, Selasa (1/5).
Baca juga : Apindo Sebut Gelombang PHK Masih Berlanjut pada Tahun Depan
Menurut dia, cobaan semakin berat ketika perusahaan di Cimahi diwajibkan membayar hak atau gaji buruh sesuai Upah Minimum (UMK) yang ditetapkan pemerintah.
"Meski menghadapi situasi sulit, perusahaan yang berada dibawah naungan Apindo Cimahi tetap memenuhi hak karyawannya sesuai keputusan pemerintah," tuturnya.
Sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan adanya perusahaan yang akan pindah ke daerah yang UMK-nya lebih rendah untuk mengurangi beban operasional.
Baca juga : Usaha Tiongkok Perluas Lapangan Kerja dan Menstabilkan Pasar Rumah
"Kalau misalnya untuk pindah perusahaan bukan hal mudah, mengurus aset dan sebagainya. Kami bertahan saja dan semoga cepat membaik lagi," ungkapnya.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi mencatat jumlah perusahaan di Kota Cimahi mencapai 378 yang didominasi bergerak di bidang garmen dan tekstil.
Kepala Disnaker Kota Cimahi, Asep Jayadi mengakui, kondisi perusahaan sekarang sedang tidak baik-baik saja.
Baca juga : OpenAI dalam Kesepakatan dengan Investor Senilai US$80 Miliar
"Kondisinya memang sedang tidak baik, baik order maupun pembelian bahan baku dan ekspor ke luar negeri. Ada dampak krisis global, dari mulai perang Rusia dengan Ukraina hingga Israel dengan Palestina," kata Asep.
Belum lagi besaran UMK yang terus mengalami kenaikan. Dengan kondisi tersebut bisa saja mempengaruhi investor yang berinvestasi di Cimahi. Bahkan menurutnya tak menutup kemungkinan ada perusahaan yang pindah dari Cimahi.
"UMK juga berpengaruh, jadinya banyak investor yang berpikir ulang berinvestasi di Cimahi. Bisa saja mereka mencari daerah lain yang UMK-nya lebih rendah," ucap Asep. (DG/Z-7)
Peruri menggelar Peruri Own Voice (POV) Playbook Series, sebuah program komunikasi yang bertujuan menjadikan suara karyawan sebagai kekuatan utama dalam membangun citra perusahaan.
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
DIREKTUR Center Of Budget (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta pengadilan untuk memiskinkan pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus investasi bodong
BERDASARKAN data AAJI terkait pertumbuhan penjualan premi setahun hingga semester I 2025, perusahaan asuransi ini menempati posisi teratas mencapai Rp2,0 triliun.
DANA pensiun swasta terbesar di Norwegia, KLP Pension, memutuskan untuk mencoret dua perusahaan raksasa industri pertahanan dari portofolio investasinya.
Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, membongkar keterlibatan sejumlah perusahaan internasional dalam mendukung genosida Israel itu.
ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan bahwa dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.
IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) memberikan bantuan solidaritas kepada para jurnalis yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved