Polisi Periksa 4 Saksi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Rektor Nonaktif UNU Gorontalo

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Gorontalo sedang menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo, Amir Halid, atas laporan 11 orang di lingkup kampusnya.

Jumat (26/4), Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Gorontalo Kombes Desmont Harjendro A mengungkapkan, pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan terhadap korban. "Saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Selain empat orang itu, selain korban, juga sudah dilakukan pemeriksaan," ungkapnya.

Sementara untuk rektor belum dilakukan pemeriksaan. "Kalau saksi dan korban sudah diperiksa semua, baru dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Jika selesai semua, kalau memang ada, baru ada penetapan tersangka," lanjut Desmont.

Baca juga : 11 Korban Dugaan Kekerasan Seksual oleh Rektor UNU Gorontalo Melapor ke Polda

Saat ditanya korban tersebut dari mana saja, apakah mahasiswa atau bukan? Desmon menyebutkan korban yang melapor sebagian besar adalah dosen.

"Dan dari keterangan korban diketahui, perbuatan terlapor tersebut sudah terjadi sejak mulai bertugas di UNU Gorontalo," lanjut Desmont.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UNU Gorontalo Devika Rahayu Daud mengatakan, pihaknya sudah menangani kasus tersebut. "Sejauh ini sudah ada 12 orang yang telah melaporkan rektor, dan juga sudah melaporkan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo," katanya.

Baca juga : Polisi Periksa Rektor yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Besok

Sayangnya menurut Devika, pelaku tidak pernah mengakui perbuatannya, saat dilakukan pemeriksaan oleh Satgas PKS UNU Gorontalo.

Meski sempat membantah tuduhan tersebut, dan menyebut membuat reputasinya dipertaruhkan, dihubungi terpisah via aplikasi Whatsapp, Rektor UNU Gorontalo Nonaktif Amir Halis enggan berkomentar.

"Insyaallah saya akan jadwalkan konferensi pers dalam waktu dekat dengan wartawan melalui kuasa hukum," pungkasnya.

(Z-9)