Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan acara Temu Bisnis dan Sosialisasi Travel Fair untuk mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal berpartisipasi dalam pengadaan digital barang dan jasa pemerintah. Acara ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku UMKM di Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Binaloka Adhikara, komplek kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya pada tanggal 5 Maret 2024, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Timur Gunawan Saleh, dan perwakilan dari Mbizmarket, platform perdagangan elektronik yang telah diakui eksistensinya oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa LKPP Republik Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyoroti pentingnya penggunaan platform B2B marketplace untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Dengan adanya platform tersebut, diharapkan penyedia lokal dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengadaan pemerintah.
Baca juga : Lazada Gandeng UKM Cirebon Bergabung di Kanal ‘Harbolnas’
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jawa Timur Gunawan Saleh menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk memperkenalkan langsung produk dan jasa UMKM kepada OPD Jawa Timur. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2001.
Sejak diluncurkan pada November 2020, program Jatim Bejo telah berhasil menggandeng lebih dari 2.250 penyedia lokal dengan lebih dari 155.000 produk tayang. Namun, evaluasi terbaru menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pembelian terhadap penyedia UMKM yang tergabung dalam program ini. Oleh karena itu, kegiatan Temu Bisnis ini menjadi kesempatan bagi penyedia yang belum mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan digital pemerintah.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum untuk memperkenalkan praktik terbaik dalam pengadaan digital kepada pengguna dan OPD di Jawa Timur, serta membuka peluang lebih luas bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengungkapkan harapannya bahwa platform Mbizmarket dapat memberikan kemudahan kepada OPD terkait dalam memesan dan membeli tiket penerbangan domestik melalui fitur MbizTravel. Hal ini juga menjadi peluang bagi travel agen lokal di Jawa Timur untuk beralih ke ranah digital dan melayani OPD dengan lebih efisien.
Kerja sama antara Mbizmarket dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat ekosistem UMKM lokal dan mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa di wilayah ini. (Z-10)
Adapun jenis pengadaan merupakan jasa lainnya dengan total pagu Rp2.525.600.000 menggunakan metode e-purchasing.
KPK telah memeriksa lima saksi terkait pengaturan lelang dan pembagian fee dalam dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Meskipun telah menerapkan sistem digitalisasi seperti e-procurement, upaya untuk meminimalisir korupsi dalam pengadaan proyek tidak selalu berhasil.
Untuk mencegah praktik korupsi, LKPP merilis katalog elektronik versi 6. Ia berharap melalui katalog elektronik versi 6.
Kolaborasi diharapkan dapat memberikan solusi inovatif bagi para pelaku bisnis di Indonesia dalam mengadopsi digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa (eprocurement).
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.
CepetDapet.com hadir di tengah kebutuhan perusahaan untuk merampingkan proses pengadaan yang sering kali terhambat oleh birokrasi dan prosedur manual
SKK Migas memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa hingga nilai Rp50 miliar.
PT Pertamina Energy Terminal (PET) konsisten menerapkan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved