Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pasang badan terkait penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di wilayahnya. KPU menegaskan penggelembungan suara tidak ada.
Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi menegaskan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh KPU Kabupaten Kulonprogo dan KPU di kabupaten lain dan kota di DIY. "Tidak ada penggelembungan suara salah satu partai di DIY," kata dia.
Hal tersebut telah dibuktikan dengan mengecek ke formulir C dan D yang dimiliki saksi dan hasilnya sesuai. Penggelembungan suara tidak ditemukan dalam proses rekapitulasi berjenjang di kecamatan dan di kabupaten/kota.
Baca juga : KPU Lantik 77 Komisioner Provinsi dan Kabupaten/Kota saat Rekapitulasi
Ahmad Shidqi juga mengatakan, KPU menggunakan data dari hasil rekapitulasi berjenjang sebagai acuan, bukan data di Sirekap atau infopemilu. Pasalnya, data di info pemilu dan Sirekap masih banyak yang perlu diperbaiki.
Pembacaan di Sirekap ada yang salah misalnya 0 dibaca 888. Angka itu disesuaikan dengan Plano.
"Yang diacu (KPU) ialah hasil pleno manual secara berjenjang," kata dia. Dalam pleno tersebut, sudah direkap di tingkat kecamatan, kabupaten, dan kota disaksikan oleh para saksi dan panwas.
Di tingkat kecamatan, plano yang dipegang saksi dan PPK dicocokkan satu per satu. "Jika tidak puas dengan hasil pemilu, (peserta pemilu) bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi," kata dia.
Pengajuan sengketa itu bisa dilakukan pada tiga hari setelah KPU pusat mengeluarkan hasil Pemilu 2024. Ia menyebut, jika saksi dari peserta pemilu tidak menandatangani hasil rekapitulasi, hal tersebut tidak masalah dan hasil rekapitulasi tetap sah. (Z-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap.
Kemendagri menyebut DIY berhasil menjaga keseimbangan sosial melalui pendekatan kultural.
Fase awal gerhana penumbra akan dimulai pukul 22:26 WIB, puncak gerhana terjadi pada Senin (8/9) dini hari pukul 01:11 WIB, dan berakhir sekitar pukul 03:56 WIB.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh membatasi masyarakat dalam menggunakan media sosial karena itu dijamin oleh konstitusi.
Ketiga kepada daerah itu adalah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved