Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
JANDA berusia 92 tahun, Marta BL Derosari, yang tinggal di Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga menjadi korban kejahatan mafia tanah. Sertifikat tanah miliknya berubah nama tanpa proses yang menurutnya tidak sah.
Marta menceritakan, awal mula terjadi perubahan nama ialah sejak 1995. Saat itu, ada seseorang yang diduga saudari kandung dari mendiang suaminya, Dominikus Labina Fernandez, datang dan meminjam sertifikat asli untuk difotokopi. Namun, hingga saat ini, sertifikat itu tidak kunjung dikembalikan.
Anak dari Marta, Inno Centius Labina Fernandez, mengaku sudah membuat surat permohonan pembatalan penerbitan sertifikat ke kantor pertanahan Larantuka. Namun, upaya tersebut tidak direspons petugas dengan baik.
"Kami sangat kecewa dengan petugas pertanahan Larantuka. Kami sudah buat permohonan pembatalan penerbitan sertifikat ke kantor pertanahan Larantuka karena pihak pertanahan terbit sertifikat sepihak tanpa sepengetahuan orang tua kami. Kami merasa di tipu karena ada pemalsuan tanda tangan orang tua kami," ucapnya.
Ia pun memohon bantuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia berharap AHY bisa memberantas mafia tanah di Flores Timur sehingga kasus yang menimpa keluarganya bisa diselesaikan dan tidak kembali terulang pada orang lain. (Z-11)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Menko AHY menilai eskalasi konflik tersebut berpotensi memicu guncangan geopolitik yang akan berdampak pada stabilitas keamanan global, termasuk kawasan Asia Tenggara.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa komunitas Tionghoa memiliki kontribusi nyata.
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
AHY menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved