Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengungkapkan bahwa mereka tengah menyelidiki dugaan pelanggaran masa tenang Pemilu 2024 di sembilan daerah, yakni terkait kampanye pada masa tenang dan politik uang.
Ketua Bawaslu Jabar Zacky Mohammad Zam Zam seperti dilansir dari Antara, Kamis (15/2) mengatakan bahwa sembilan daerah tersebut, yang pertama adalah di Kota Bandung sebanyak dua kasus yang merupakan temuan kampanye di masa tenang.
Kedua, Kota Sukabumi sebanyak dua laporan terkait politik uang. Ketiga, Kabupaten Cianjur sebanyak satu kasus terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan politik uang.
Baca juga : Besok, Pemilih Terima Serangan Fajar Ditindak Bawaslu
Keempat, Kabupaten Tasikmalaya sebanyak tiga kasus terkait politik uang yang statusnya masih tahap penelusuran, kelima Kabupaten Karawang kampanye terkait kampanye di masa tenang. Lalu keenam, Kota Depok terkait politik uang yang masih tahap penelusuran.
Ketujuh, Kota Cimahi sebanyak dua kasus terkait kampanye di masa tenang, kedelapan Kabupaten Sukabumi sebanyak satu kasus dugaan politik uang, serta kesembilan di Kota Bekasi sebanyak dua kasus dugaan politik uang.
"Jadi di sembilan kabupaten kota ini sedang tahapan penanganan pelanggaran yang sudah diregister, masuk ke tahapan klarifikasi, nanti yang belum diregister untuk memenuhi sarat formil materi dan lain sebagainya masih tahapan penelusuran," katanya. (Z-6)
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Petugas yang melakukan penertiban terkendala dengan minimnya alat bantu seperti kendaraan crane dan tenaga ahli, yang diperlukan untuk melakukan pencopotan baliho.
KPU Kota Bandung setidaknya membutuhkan waktu dua hari untuk menurunkan semua alat peraga kampanye (APK) Pilwakot Bandung dan Pilgub Jawa Barat (Jabar).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengingatkan di masa tenang ini sudah tidak boleh lagi melakukan kampanye.
CALON Gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, bersama keluarga
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membeberkan ada dua potensi pelanggaran di masa tenang Pilkada Serentak 2024.
Di beberapa lokasi tim gabungan menyisir APK berukuran kecil dan sedang di ruas Jalan Linggaya. Sementara baliho ukuran besar masih dibiarkan, karena kesulitan untuk menurunkannya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved