Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengungkapkan ada 36 tempat pemungutan suara (TPS) di empat kabupaten di Papua yang akan menggelar pemungutan suara susulan. Sebanyak 36 TPS itu tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya, Keerom, Waropen, dan Sarmi.
Ia menjelaskan pemungutan suara susulan harus dilakukan karena 36 TPS itu terlambat menerima logistik pemilu. Faktor cuaca yang tidak bersahabat menjadi alasan utamanya.
"Sebagai contoh, di Kabupaten Mamberamo Raya, saat hendak mengantar logistik, pesawat yang digunakan penyedia jasa tidak dapat menemukan titik koordinat lokasi," ujar Steve, Kamis (15/2).
Baca juga : Ini Alasan Pemungutan Suara Susulan di 668 TPS
Sementara di Kabupaten Keerom, jalan menuju Towe tidak dapat dilewati karena banjir. "Kalau berjalan kaki harus ditempuh selama enam jam," sambung Steve.
Kendati demikian, ia belum bisa menentukan kapan pelaksanaan pemungutan suara susulan akan dilakukan.
"Saya masih menunggu laporan dari KPU di empat kabupaten terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara," jelas Steve Dumbon.
Baca juga : Distribusi Logistik ke Wilayah Terpencil, Petugas Harus Jalan Kaki Tiga Hari
Secara rinci, distrik-distrik di Mamberamo Raya yang akan menggelar pemungutan suara susulan yaitu Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah, Mamberamo Tengah Timur dan Rufaer.
"Di sana ada 20 TPS yang bakal menggelar pemungutan suara susulan," tutur Steve.
Sementara, di Kabupaten Keerom, ada Distrik Towe yang harus melakukan pemungutan susulan.
Baca juga : KPU Distribusikan Logistik Pemilu ke 30 Distrik di Sorong
"Di Waropen ada lima TPS di kampung Walae, Distrik Kirihi. Di Kabupaten Sarmi ada 10 TPS di Apawer Hulu," tandasnya. (Ant/Z-11)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved