Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengungkapkan ada 36 tempat pemungutan suara (TPS) di empat kabupaten di Papua yang akan menggelar pemungutan suara susulan. Sebanyak 36 TPS itu tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya, Keerom, Waropen, dan Sarmi.
Ia menjelaskan pemungutan suara susulan harus dilakukan karena 36 TPS itu terlambat menerima logistik pemilu. Faktor cuaca yang tidak bersahabat menjadi alasan utamanya.
"Sebagai contoh, di Kabupaten Mamberamo Raya, saat hendak mengantar logistik, pesawat yang digunakan penyedia jasa tidak dapat menemukan titik koordinat lokasi," ujar Steve, Kamis (15/2).
Baca juga : Ini Alasan Pemungutan Suara Susulan di 668 TPS
Sementara di Kabupaten Keerom, jalan menuju Towe tidak dapat dilewati karena banjir. "Kalau berjalan kaki harus ditempuh selama enam jam," sambung Steve.
Kendati demikian, ia belum bisa menentukan kapan pelaksanaan pemungutan suara susulan akan dilakukan.
"Saya masih menunggu laporan dari KPU di empat kabupaten terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara," jelas Steve Dumbon.
Baca juga : Distribusi Logistik ke Wilayah Terpencil, Petugas Harus Jalan Kaki Tiga Hari
Secara rinci, distrik-distrik di Mamberamo Raya yang akan menggelar pemungutan suara susulan yaitu Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah, Mamberamo Tengah Timur dan Rufaer.
"Di sana ada 20 TPS yang bakal menggelar pemungutan suara susulan," tutur Steve.
Sementara, di Kabupaten Keerom, ada Distrik Towe yang harus melakukan pemungutan susulan.
Baca juga : KPU Distribusikan Logistik Pemilu ke 30 Distrik di Sorong
"Di Waropen ada lima TPS di kampung Walae, Distrik Kirihi. Di Kabupaten Sarmi ada 10 TPS di Apawer Hulu," tandasnya. (Ant/Z-11)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan berbagai persoalan dan tantangan Pilkada 2024 yang masih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved