Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
RIBUAN nelayan di kawasan Provinsi Aceh, pada Rabu (14/2) pagi libur melaut. Mereka adalah nelayan pemancing dan penjaring ikan di perairan Selat Malaka dan Samudera Hindia.
Berhenti turun mencari ikan itu, karena mereka turut berpartisipasi untuk pencoblosan atau memilih presiden dan legislatif pada Pemilu 14 Februari 2024. Apalagi pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin tersebut hanya berlangsung 5 tahun sekali.
Ketua DPW KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Provinsi Aceh, Azwar Anas, kepada Media Indonesia mengatakan, dari jauh hari telah diingatkan kepada para nelayan di provinsi paling barat Indonesia itu agar menggunakan hak pilih pada pemilu 2024. Hal itu penting untuk menentukan nasib bangsa selama 5 tahun ke depan.
Baca juga : Kawal TPS! Cak Imin Sebut DPT Pemilu Bisa Dimanipulasi
Demi untuk kepentingan lebih besar menerima dihimbau supaya mendatangi tempat pemungutan suara dimana tercatat sebagai pemilih. Walau harus berhenti melaut setengah hari atau sehari penuh, dibolehkan saja agar agenda besar bangsa ini terlaksana sesuai hati nurani.
Azwar Anas juga mengajak seluruh pemilih warga nelayan agar mencoblos pasangan calon presiden dan calon anggota legislatif yang peduli kaum nelayan. Karena belakangan ini sangat jarang para petinggi negeri ini yang menghiraukan kesejahteraan nelayan.
"Seolah nelayan ini kaum nelayan ini berada pada strata status sosial sangat rendah. Sehingga jarang sekali mendapat perhatian, baik kesejahteraan materil dan moril. Belum ada yang peduli serius terhadap kondisi para penerbang gelombang ini" tutur Azwar.
Baca juga : Relawan AMIN Muda Tegaskan Tolak Politisasi Bansos Jelang Pencoblosan
Maka pihaknya dari 90.000 jumlah nelayan Aceh dan 40.000 masih tradisional bisa memanfaatkan kesempatan pemilu ini untuk menentukan masa depan yang lebih sejahtera.
(Z-9)
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Pemerintah provinsi Aceh, Sumatra Utara, sampai tokoh masyarakat dari kedua daerah itu harus duduk bersama bersama pemerintah pusat untuk menyelesaikan polemik status empat pulau tersebut.
Secara sosiologis, situasi ini berisiko menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pentingnya pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, yuridis, dan administratif.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved