Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEMERINTAH dan seluruh pihak terkait diharap tidak menjadikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat sebagai alat penarik suara untuk calon tertentu. Penegasan itu diserukan karena politisasi bansos makin marak jelang pemungutan suara atau pencoblosan.
"Kita menyaksikan dengan kasat mata bagaimana bansos dipolitisasi, aparat dikerahkan untuk kemenangan paslon tertentu," kata Koordinator AMIN Muda Muhammad Farhan di Jakarta, Jumat (9/2).
Farhan meminta seluruh anggota AMIN Muda mengajak masyarakat di sekitarnya untuk menolak pemberian bansos yang berbau politik. Menurutnya, banyak warga yang mulai mengecam pemberian bansos yang berbau politik, salah satunya di Kampung Melayu Barat, Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Baca juga : Tawarkan Bansos Plus, Anies Baswedan Ingatkan Anggarannya dari Uang Rakyat
Pengurus AMIN Muda DKI Jakarta Grady Nagara menilai politisasi bansos merupakan bagian dari kecurangan pemilu. Permainan itu diyakini hanya menambah daftar buruk demokrasi di Indonesia jika terus dilakukan.
"Mulai dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua MK dan Ketua KPU, keberpihakan Presiden pada salah satu paslon yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan negara, hingga mempolitisasi bansos," ucap Grady.
Grady meyakini politisasi bansos nyata terjadi. Sebab, pemerintah marak dan semangat bergerak saat pencarian suara dalam pemilu berlangsung.
Baca juga : Perlu Aturan Khusus Pembagian Bansos saat Pemilu
Co-Captain Timnas AMIN Jumhur Hidayat turut menyoroti politisasi bansos ini. Menurutnya, bantuan itu tidak sejatinya dibarengi dengan kepentingan pribadi. Dia sepakat dengan mantan Penyidik KPK Novel Baswedan yang tegas menolak politisasi bansos.
"Bansos harus bermanfaat untuk orang yang membutuhkan, bukan orang yang membagikan," tutur Jumhur mengutip pernyataan Anies Baswedan. (MGN/Z-5)
Baca juga : Bansos Berstiker Pasangan Capres Cawapres Sama dengan Korupsi
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
RUU “One Big Beautiful Bill” yang jadi andalan agenda domestik Donald Trump terancam gagal disahkan di DPR AS setelah ditentang sebagian anggota Partai Republik.
Menurut Hadar, KPU dari tingkat pusat bisa melakukan evaluasi secara internal mengenai PSU yang terjadi di 24 daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada KPU, KPUD, Bawaslu, dan semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik dan aman.
PASANGAN Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mimika nomor urut 2 Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi (MP3) menggelar konferensi pers tentang hasil perolehan suara sementara Pilkada
PRESIDEN ke-5 Megawati Soekarnoputri akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta pada hari ini di Kebagusan, Jaksel.
CALON Gubernur (cagub) Pilkada Jakarta Nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengawali hari pencoblosan Pilkada 2024 dengan shalat subuh berjamaah di Masjid Jami Assalafiyah, Jakarta Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved