Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH dan seluruh pihak terkait diharap tidak menjadikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat sebagai alat penarik suara untuk calon tertentu. Penegasan itu diserukan karena politisasi bansos makin marak jelang pemungutan suara atau pencoblosan.
"Kita menyaksikan dengan kasat mata bagaimana bansos dipolitisasi, aparat dikerahkan untuk kemenangan paslon tertentu," kata Koordinator AMIN Muda Muhammad Farhan di Jakarta, Jumat (9/2).
Farhan meminta seluruh anggota AMIN Muda mengajak masyarakat di sekitarnya untuk menolak pemberian bansos yang berbau politik. Menurutnya, banyak warga yang mulai mengecam pemberian bansos yang berbau politik, salah satunya di Kampung Melayu Barat, Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Baca juga : Tawarkan Bansos Plus, Anies Baswedan Ingatkan Anggarannya dari Uang Rakyat
Pengurus AMIN Muda DKI Jakarta Grady Nagara menilai politisasi bansos merupakan bagian dari kecurangan pemilu. Permainan itu diyakini hanya menambah daftar buruk demokrasi di Indonesia jika terus dilakukan.
"Mulai dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua MK dan Ketua KPU, keberpihakan Presiden pada salah satu paslon yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan negara, hingga mempolitisasi bansos," ucap Grady.
Grady meyakini politisasi bansos nyata terjadi. Sebab, pemerintah marak dan semangat bergerak saat pencarian suara dalam pemilu berlangsung.
Baca juga : Perlu Aturan Khusus Pembagian Bansos saat Pemilu
Co-Captain Timnas AMIN Jumhur Hidayat turut menyoroti politisasi bansos ini. Menurutnya, bantuan itu tidak sejatinya dibarengi dengan kepentingan pribadi. Dia sepakat dengan mantan Penyidik KPK Novel Baswedan yang tegas menolak politisasi bansos.
"Bansos harus bermanfaat untuk orang yang membutuhkan, bukan orang yang membagikan," tutur Jumhur mengutip pernyataan Anies Baswedan. (MGN/Z-5)
Baca juga : Bansos Berstiker Pasangan Capres Cawapres Sama dengan Korupsi
KELANGKAAN beras medium dan premium terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah minimarket di Jawa Barat (Jabar). Konsumen terus mendapati kosongnya rak-rak beras.
UNTUK mengantisipasi ketersediaan beras di wilayah Bandung Raya, terutama menjelang datangnya puasa dan lebaran dan menekan harga beras yang masih tinggi.
BAITUL Mal Aceh menyalurkan 1.512 paket pangan kepada masyarakat miskin di Aceh.
BANTUAN sosial adalah salah satu bahasan yang cukup panas di tahun Pemilihan Umum 2024
Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 sebagai pemohon sebelumnya telah mendaftarkan petitum mereka ke MK.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Kisah sukses 5 tahun lalu, partisipasi pemilih sudah luar biasa, mencapai 87%
erdasarkan prediksi BMKG, pada Rabu pagi menuju siang kondisi cuaca masih relatif normal.
Untuk meraih kursi ketua umum PSSI periode 2023-2027, La Nyalla harus bersaing dengan sejumlah nama, seperti Erick Thohir, Arif Putra Wicaksono, serta Doni Setiabudi.
Simulasi ini juga dibuat dalam rangka proses legal drafting tentang pemungutan penghitungan suara yang kini dilakukan KPU.
Sebanyak 2.197 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) akan mengawasi pungut hitung dan money politik di TPS saat hari pemungutan suara Pilkada Bangka Belitung berlangsung.
MENJELANG Pilkada serentak 2024, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengimbau tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi itu untuk melakukan cooling system.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved