UMS Desak Elite Politik Kembali ke Nilai Moral Kebangsaan

PRIHATIN banyaknya penyimpangan dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang terangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengeluarkan maklumat kebangsaan.

"Hal terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotisme dan oligarkis, yang semakin diperburuk oleh praktik politik presiden yang tidak netral," tegas Aidul Fitriciada Azhari saat membacakan maklumat kebangsaan.

Ketua Komisi Yudisial (KY) RI periode 2016-2018 itu menyatakan, praktik politik presiden yang tidak netral dalam kontestasi Pemilu, berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara masif.

Menurut suara civitas academica UMS, situasi tersebut menunjukkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika, yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum, dan terwujudnya keadilan sosial yang dicita-citakan dalam konstitusi UUD 45.

Karena itu, tegas dosen pascasarjana Fakultas Hukum UMS perlunya maklumat kebangsaan, agar para elite politik yang tengah berkontestasi dalam Pemilu 2024 kembali pada nilai-nilai moral kebangsaan.

"Presiden dan para elite politik mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan memperoleh kekuasaan, melainkan untuk mewujutkan kesejahteraan dan keadilan sosial bangsa Indonesia," katanya.

Kepada pemimpin pemerintahan dan aparatur hukum, diserukan untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak menyalahgunakan hukum, untuk kepentingan politik atau ekonomi yang bersifat pribadi atau golongan.

"Serta menjalankan hukum tanpa pandang bulu dan tidak partisan," tukas Aidul yang didampingi Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif bersama puluhan guru besar perguruan tinggi Muhammadiyah di Solo ini.

Maklumat Kebangsaan sitivitas akademika UMS juga mengajak seluruh rakyat menolak praktik politik uang dalam bentuk apa pun, termasuk menolak penggunaan keuangan negara untuk kepentingan elektoral, dalam bentuk bantuan sosial atau bansos.

Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif menegaskan, kegiatan maklumat kebangsaan sivitas akademika UMS ini adalah sebagai tanggungjawab moral, dan bukan karena pihaknya ikut ikutan dengan yang sudah dilakukan perguruan tinggi di sejumlah daerah di tanah air.

" UMS adalah perguruan tinggi yang mengajarkan nilai nilai etika dan moral serta ideologi al Islam Kemuhammadiyahan, se agai upaha menegakkan kompetensi spiritual kepada masyarakat luas," tegas Sofyan Anif.

Pada bagian lain Aidul tidak sependapat dengan pernyataan Istana Negara yang menyebut kegiatan seruan moral yang dilakukan perguruan tinggi belakangan ini sebagai gerakan partisan.

"Ini bukan orkestrasi politik, melainkan orkestra partisan, ini adalah orkestra kewarasan dan orkestrasi moral. Sebab yang dilakuka para guru besar dan akademisi ini tidak terkoneksi dengan koalisi masyarakat sipil tertentu. Tetapi semua berangkat dsri pertimbangan dan diskusi di internal kampus," pungkas Aidul Fitriciada. (Z-3)