Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI masyarakat sipil secara serentak menyikapi situasi sosal poltik yang terjadi saat ini dengan menggelar Aksi Kamisan di Tugu Pal Putih, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (1/2) sore.
Salah seorang aktivis yang bergabung dalam aksi tersebut, Okky Madasari menyampaikan, aksi itu digelar untuk menyarakan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
"Aksi ini diadakan di beberapa daerah, termasuk di Yogyakarta," kata dia dalam aksi Kamisan ke-804 itu.
Baca juga : Aktivis 98: Ada Capres yang Berpotensi Bawa Indonesia Kembali ke Era Orba
Hingga kini, belum ada respon dari penguasa," imbuhnya.
Okky menegaskan, aksi itu bukan hanya dilakukan saat momen pemilu saja, tapi terus dilakukan setiap Kamis untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM.
Aksi itu menuntut kasus pelanggaran HAM dari sebelum reformasi hingga yang terjadi setelah reformasi, salah satunya pembunuhan aktivis Munir
Baca juga : Anies Baswedan Tepis Tudingan Masuk Penjara jika Kalah Pilpres dari Fahri Hamzah
Ia mengatakan, aksi ini tidak hanya menuntut keadilan bagi kasus HAM '98,
tapi juga kasus-kasus HAM setelah '98, misalnya kasus pembunuhan Munir Said Thalib.
Ia menuntut siapapun presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024, dapat memberikan keadilan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAm
"Jangan sampai memilih capres yang melanggar HAM," tutup dia. (Z-5)
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved